Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KPU akan mengubah peraturan KPU (PKPU) yang mengatur soal syarat pendaftaran perseorangan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) alias senator.
PEMILU serentak 2024 baru akan berlangsung setahun mendatang.
JUMLAH daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bertambah. Semula jumlahnya 5 dapil, sekarang bertambah menjadi 6 dapil.
CALON Legislatif (caleg) Partai NasDem diminta untuk tidak saling bersaing dengan antarcaleg Partai NasDem sendiri dalam kontestasi Pemilihan Legislatif pada Pemilu 2024.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) terus tancap gas jelang perhelatan Pemilu 2024. Salah satunya dengan melakukan bedah dapil dan optimis DPW PPP Jatim bisa meraih target yaitu 11 kursi di DPR RI
Direktur Puga’S Institute, Akbar Riyadi menyatakan, pemilu serentak ini harapannya memberikan dampak yang baik terhadap partisipasi pemilih.
Seluruh jajaran pengurus dan kader partai siap melaksanakan instruksi Ketum Airlangga untuk terus melakukan konsolidasi, meningkatkan kinerja, menjaga optimisme dan soliditas.
MESKI proses Pemilihan Legislatif masih berlangsung Februari 2024, namun upaya para politikus dan pembina Politik di Desa mengarahkan warga memilih caleg mulai terlihat.
Juru bicara MK Fajar Laksono menegaskan MK selalu siap dalam menjaga independensi, khususnya saat sidang.
Skema proporsional tertutup dinilai akan merusak hubungan keterwakilan antara rakyat dan anggota DPR.
PARTAI Demokrat sejak awal menolak dengan tegas wacana sistem Pemilu Tertutup Proporsional. Sebab merampas hak rakyat untuk memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya.
Mayoritas publik yakni sebesar 63 persen menginginkan agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.
Sikap tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis yang ditandatangani pimpinan fraksi Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.
Dalam sistem proporsional tertutup semakin menjauhnya artikulasi kepentingan rakyat dan bahkan semakin jauhnya wakil dan terwakili.
GOLKAR mendukung sistem proporsional terbuka, sebab memberi hak kepada publik untuk menentukan siapa yang mereka inginkan untuk menjadi wakilnya di parlemen.
Dia mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 23 Desember 2008 telah memutuskan menolak uji materi tentang sistem proporsional terbuka.
Wacana untuk kembali ke sistem proporsional tertutup adalah kemuduran dalam berdemokrasi.
Penyerahan dukungan di Kantor KPU Jatim tersebut juga diikuti oleh ratusan simpatisan LaNyalla yang datang dari 38 kabupaten dan kota di seluruh Jatim.
Ahmad Doli Kurnia menekankan KPU merupakan institusi pelaksana undang-undang sehingga jika ada perubahan sistem pemilu artinya ada perubahan undang-undang.
Hasyim mengungkapkan hal tersebut lantaran adanya kemungkinan untuk kembali ke sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved