Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten Kabupaten Bogor mendukung sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Ketua BPPKB Banten Kabupaten Bogor Asik Ahmad Isen mengatakan, pemilihan anggota legislatif secara langsung merupakan keniscaan dalam negara demokrasi.
Menurutnya, rakyat di suatu daerah pemilihan (Dapil) yang pantas menentukan wakil rakyat untuk duduk di DPR RI.
“Kami berharap agar Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem Pileg DPR RI 2024 tetap sistem Proporsional Terbuka. Sehingga yang menentukan siapa yang pantas mewakili suatu masyarakat di setiap Dapil adalah warga Dapil itu sendiri. Bukan hanya ketua atau elit Parpol,” ujarnya lewat keteranga yag diterima, Jumat (28/4).
Ia menambahkan, BPPKB Banten Kabupaten Bogor akan berpartisipasi secara aktif dalam Pileg 2024. Salah satu alasannya, karena BPPKB Banten Kabupaten Bogor memiliki kader untuk menjadi Caleg DPR RI.
“Caleg tersebut adalah warga Kabupaten Bogor Asli. Pengurus BPPKB Banten Kabupaten Bogor. Seorang cendekiawan. Sehari hari berprofesi sebagai dosen, dan Insya Allah amanah sehingga dapat membawa dan menyuarakan aspirasi dan kepentingan BPPKB Banten khususnya BPPKB Banten Kabupaten Bogor di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Asik.
Adapun pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Eman Sulaeman Nasim, ormas dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat.
Ormas juga dapat dibina pemerintah menjadi agen perubahan dan pembangunan ( agent of change ). Tidak sedikit program pembangunan pemerintah sukses berkat bantuan ormas.
“Salah satu Ormas yang diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat adalah BPPKB Banten. Ormas ini sudah membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan potensi generasi muda khususnya yang ada di Banten maupun provinsi Jawa Barat. Ormas ini juga sudah mampu menciptakan lapangan pekerjaan maupun menyalurkan para pemuda Banten dan Jawa Barat yang putus sekolah ke berbagai bidang industri," tandasnya. (H-3)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Dosen IPB University, Hirmas Fuady Putra menjelaskan ormas yang memutuskan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengutamakan lingkungan dalam pengoperasian tambang.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan bakal ikut mengelola pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dapat memicu kerusakan lingkungan.
menyambut baik rencana Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP). MUI hanya berpesan agar pengelolaan tambang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved