Berita Terbaru Pemerintah Pusat Hari Ini

DPR: Pemerintah Harus Bangun Kepercayaan Kemampuan Bayar Utang

Catatan politikus Partai Golkar tersebut mengungkapkan bahwa utang pemerintah per Juni 2022 mencapai Rp7.123,62 triliun.

Dukung Kenaikan Pertalite, BEM RI: Alihkan Subsidi dari si Kaya ke si Miskin

Pemerintah diminta mengalihkan anggaran subsidi energi Rp502 triliun pada tahun anggaran 2022, untuk pembangunan di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah

Banggar DPR Setuju Pengalihan Subsidi BBM Agar Tepat Sasaran

Selama ini subsidi BBM yang diberikan memang tidak tepat sasaran dan justru banyak dinikmati orang mampu.

Legislator: Perlu Pengalihan Subsidi BBM untuk Penuhi Keadilan Masyarakat

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto setuju penyesuaian harga Pertalite karena selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran.

Hingga Kini DPR Belum Bahas Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Jadi hingga kini tidak ada persetujuan Komisi VII DPR RI atas rencana Pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi.

Sebagai Warga Terlatih, Satpol PP Harus Tingkatkan Kemampuan

Satpol PP agar siap untuk mendukung pelaksanaan program-program pemerintah pusat, daerah, propinsi ke depannya disertai dengan akhlak, budi luhur dalam menjalankan segala tugas

Generasi Muda Harus Paham Mekanisme Pemerintah dalam Lindungi Data Pribadi

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah berharap generasi muda mengerti mekanisme cara kerja pemerintah dalam melaksanakan perlindungan data pribadi.

APJII Siap Bantu Pemerataan Layanan Telekomunikasi di Tanah Air

Berdasarkan data Kemenkominfo, masih ada 12.548 desa di Indonesia yang belum 'merdeka' dalam memperoleh layanan Telekomunikasi.

Bank Indonesia: Inflasi Tahun Ini akan Melebihi Batas Atas Sasaran

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa inflasi 2022 diperkirakan akan melebih batas atas sasaran 3% plus minus 1%.

Komisi VI DPR Harap Pemerintah Kaji Ulang Wacana Naikkan Harga BBM Bersubsidi

Anggota Komisi VI DPR RI Muslim menegaskan pemerintah perlu mengkaji ulang jika kemudian harus menaikkan harga BBM bersubsidi.

Pembangunan Daerah 3T Butuh Keberpihakan Pemerintah Pusat

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menegaskan bahwa pembangunan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) membutuhkan keberpihakan pemerintah pusat.

Pemerintah Perlu Percepat Realisasi Anggaran PC-PEN Guna Mitigasi Risiko Inflasi

Heri Gunawan mendesak pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Ketua DPR Minta Pemerintah Sediakan Layanan Konseling Menyusui

DPR pun mendorong agar seluruh pemangku kebijakan memastikan ketersediaan layanan konseling menyusui untuk semua ibu.

DPR: Harga Batu Bara Melesat Pemerintah Diminta Perketat DMO

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah menaikan kompensasi ekspor batu bara kepada pengusaha yang tidak atau belum melakukan kontrak kerja sama dengan PLN.

Yuk, Dapatkan Vitamin A untuk Balita Anda

Di bulan Februari dan Agustus, pemerintah memberikan vitamin A secara gratis bagi anak balita di Indonesia.

DPR Minta Kenaikan Biaya Haji Harus Diantisipasi Pemerintah

Pemerintah Arab Saudi secara mendadak memberlakukan kenaikan biaya masyair (biaya layanan angkutan bus di Arafah, Muzdalifah dan Mina) dari SAR1.800 menjadi SAR5.656

Komisi IX DPR Dukung Rencana Pemerintah Moratorium PMI ke Malaysia

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mendukung rencana Pemerintah Indonesia terkait moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.

Kendala Logistik Hambat Ekspor CPO dari Babel

Masalah ini adalah satu dari berbagai keluhan yang disampaikan petani, distributor hingga eksportir sawit dari Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) kepada pemerintah pusat.

Gubernur Miliki Peran Dukung Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

Salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi nasional yaitu perencanaan dan pembangunan kawasan strategis nasional dan kawasan ekonomi khusus termasuk kawasan perbatasan negara.

IKBP Minta Pemerintah Pusat Percepat Bentuk Provinsi Baru di Papua

Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) Ayub Faidiban mengatakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) akan menjadi kunci mengatasi berbagai persoalan di Tanah Papua.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting