Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyatakan Pemerintah perlu melakukan antisipasi dini terhadap adanya ancaman krisis pangan.
Kondisi ketahanan pangan nasional pun saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dianggap remeh terlebih dengan adanya potensi resesi global di tahun 2023.
“Nah kita, Indonesia harus siap-siap, terlebih kita ketahui sekarang ini kita juga banyak mengimpor. Kita harus mengantisipasi itu (krisis pangan) sedini mungkin. Karenanya kita minta mereka (BUMN sektor pangan) bekerja sama. Apalagi nanti ada Badan Ketahanan Pangan yang nanti akan turut mengatur persoalan pangan,” ujarnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses di Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis (27/10).
Legislator fraksi Golkar tersebut menilai, kondisi ketahanan pangan Indonesia perlu mendapat perhatian lebih agar terhindar dari ancaman krisis.
Ia khawatir apabila para pemangku kepentingan lengah akan kondisi yang ada maka Indonesia bukan tidak mungkin terjerat dalam kondisi krisis pangan seperti halnya yang terjadi di sejumlah negara.
Baca juga: Legislator Minta Kemendag Amankan Harga dan Pasokan CPO
Demer (sapaan akrabnya) mencontohkan kondisi krisis yang menimpa sejumlah negara di Eropa.
“Kan disitu ada Perancis, Belanda, ada Inggris dan Negara lainnya. Kita nggak menyangka mereka akan mengalami krisis karena satu hal, yaitu energi dikecilkan oleh Rusia serta kondisi Ukraina sebagai penghasil gandum yang saat ini tengah bermasalah," sebutnya.
Atas hal itu, ia pun mengingatkan semua pihak untuk bersiap terlebih saat ini Indonesia banyak mengimpor sejumlah komoditi strategis seperti garam, daging dan gula. Menurutnya Pemerintah perlu lebih teliti lagi dalam memprediksi serta mengambil kebijakan terkait persoalan pangan.
“Agar kita tidak seperti negara di Eropa yang ketahanan pangannya sangat rendah,” tutupnya. (RO/OL-0()
MASYARAKAT Bali mengalami kekhawatiran yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim, terutama akan ketahanan pangan dan ketersediaan air.
Di tengah krisis iklim dan krisis pangan, peran petani milenial dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci penting bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Perubahan iklim menjadi tantangan kita semua karena akan berdampak terhadap krisis pangan, krisis energi, dan krisis kehidupan bagi anak cucu kita.
Saat ini, sekitar 60 negara mengalami krisis pangan dan 900 juta penduduk dunia terdampak krisis pangan.
Di tengah ketegangan global terkait krisis pangan, Indonesia memperkuat langkahnya dalam meningkatkan produksi pangan dan mencari sumber daya alternatif yang berkelanjutan.
pemerintah harus membuat kebijakan terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di level daerah
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut sebanyak 19 ribu lebih situs milik pemerintah pusat hingga daerah disusupi iklan judi online (judol).
Jika penempatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dikendalikan oleh pemerintah pusat, dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah bisa mendapat kepastian karier dan insentif.
PCNU Bawean mendesak pemerintah pusat dan daerah lebih serius memperhatikan kesehatan pengungsi korban gempa. Karena hingga saat ini banyak pengungsi yang di tenda darurat.
Tantangan terbesar di kita (Indonesia) ini, masing-masing sektor sebaiknya tidak over sektoralism, perlunya pengoptimalan yang lebih efisien termasuk pada tata kelola sawit.
APARATUR Sipil Negara (ASN) pusat yang telah dipilih untuk menjadi yang pertama pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka tidak akan bisa mengelak ataua menolak jika ditugaskan pindak ke IKN.
Safrizal menekankan agar seluruh Kuasa Pengguna Anggaran, setelah menerima Juknis, segera melakukan percepatan pelaksanaan Dekonsentrasi GWPP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved