Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berakar pada pemahaman sejarah dan pengabdian kepada rakyat di tengah kompleksitas Indonesia sebagai bangsa majemuk.
Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2).
Kepala Negara menyinggung pandangan lama yang meragukan Indonesia sebagai sebuah negara. Keraguan itu, menurutnya, muncul karena keragaman etnis, ras, agama, hingga bahasa yang sangat besar. Namun realitas menunjukkan Indonesia tetap berdiri sebagai negara kesatuan.
"Banyak yang mengatakan Indonesia tidak mungkin, an impossible nation, bagaimana sekian banyak kelompok etnis, ratusan bahasa, bisa berkumpul, bersatu, mengejar cita-cita dalam kerangka negara kesatuan, mereka tidak bisa bayangkan," kata Prabowo.
Ia menekankan, tantangan tersebut menuntut pemimpin di semua tingkatan pemerintahan untuk memahami peran dan tanggung jawabnya. Pemerintah, dari pusat hingga daerah, kata Prabowo, harus menyadari bahwa rakyat Indonesia pada dasarnya menginginkan kehidupan yang damai dan harmonis.
Menurut Prabowo, harapan rakyat terhadap pemimpinnya sangat jelas. Rakyat mendambakan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan bersama, bukan untuk kelompok tertentu atau kepentingan pribadi.
Prabowo menyebut Rakornas 2026 sebagai momentum penting karena hampir seluruh unsur pemerintahan hadir. Forum tersebut, menurutnya, menjadi kesempatan langka untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai arah kepemimpinan nasional.
Ia juga mengingatkan agar para pemimpin tidak bersikap lugu dan abai terhadap dinamika global. Pemahaman terhadap sejarah Indonesia, dari tingkat nasional hingga daerah, dinilai krusial agar bangsa ini tidak mengulangi kesalahan masa lalu.
"Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah. Mereka yang melupakan sejarah akan terbelit dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu," kata Prabowo.
Dalam konteks global, ia menyoroti kontradiksi negara-negara besar yang selama ini mengajarkan demokrasi dan hak asasi manusia, namun dinilai melanggar prinsip-prinsip tersebut.
Ia menyinggung tragedi kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia tanpa respons tegas dari negara-negara yang selama ini lantang berbicara soal nilai universal.
"Puluhan ribu wanita, orang tua, anak-anak tidak berdosa dibantai, dan banyak negara yang diam. Di mana hak asasi manusia? Di mana demokrasi yang mereka ajarkan?" ujarnya. (Mir)
Ia menilai, ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat masih tinggi.
Menko PM Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah daerah segera berbenah di semua sektor. Simak pesan tegasnya dan daftar daerah peraih penghargaan 2026.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda untuk mempercepat lompatan inovasi sebagai upaya meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya delapan prinsip inovasi daerah yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan bukti (evidence-based policy).
Tantangan seperti pemerataan pembangunan dan stabilitas sosial memerlukan kerja bersama yang tidak terbatas pada satu wadah organisasi saja.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Pemulihan pascabencana dapat berjalan karena kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan disebut saling bahu-membahu.
pemda dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN) dapat mendukung program pemerintah pusat dengan mekanisme pinjaman atau utang oleh pemerintah pusat menggunakan APBN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved