Dede Yusuf: Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Gorontalo Masih 7-8 Tahun

ANGKA partisipasi khusus (APK) pendidikan di Provinsi Gorontalo ternyata masih pada rentang 7-8 tahun. Itu artinya, pendidikan sekolah di Gorontalo lebih banyak sampai jenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama).

"Memang harus kita teliti lebih jauh dulu penyebabnya, kenapa demikian. Apa karena ketidakadaan biaya, sekolahnya yang tidak ada, atau kekurangan guru," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf di Gorontalo, Senin (24/10) 

"Meski demikian beasiswa dari pusat memang sangat penting bagi adik-adik kita yang membutuhkan, terlebih lagi selama 2 tahun kemarin kita mengalami pandemi, yang dampaknya masih terasa hingga saat ini," jelas Dede Yusuf.

Selain APK, Komisi X juga mendapat aspirasi berupa permintaan tambahan beasiswa PIP (Program Indonesia Pintar). Pasalnya, lanjut Dede, beasiswa PIP ini penting untuk APK pendidikan di Gorontalo.

Di Gorontalo, Tim kunjungan kerja Komisi X  DPR RI menyerap aspirasi dari berbagai bidang yang menjadi ruang lingkupnya.

Baca juga: Jaga Etika Digital, Agar Tidak Tinggalkan Rekam Jejak Buruk

"Dalam masa reses kali ini kami mengunjungi tiga provinsi, salah satunya Provinsi Gorontalo ini. Di sini, di Kantor Gubernur, kami sengaja mengundang berbagai stakeholder terkait di bidang pendidikan, pariwisata dan ekonomi kreatif, olahraga dan kepemudaan," ujarnya.

"Dan banyak sekali aspirasi, masukan, bahkan permintaan yang disampaikan untuk perbaikan di Gorontalo tentunya," ujar politikus Partai Demokrat tersebut.

Tidak hanya itu, kepada Komisi X DPR RI, dinas olahraga Provinsi Gorontalo juga meminta dukungan agar pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membuatkan sport center atau stadion olahraga untuk Provinsi Gorontalo. Mengingat tidak sedikit atlet Gorontalo yang memiliki prestasi di tingkat nasional.

"Memang sangat disayangkan jika sebuah provinsi belum memiliki sport center. Karena selain banyak atlet nasional dari Gorontalo, juga banyak bibit unggul terlahir dari provinsi ini," ungkap Dede.

Mengingat anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat ke provinsi ini hanya sekitar Rp1,7 triliun atau setara dengan anggaran satu kabupaten, memang sangat sulit bagi provinsi untuk membangun itu sendiri.

Oleh karenanya, Komisi X DPR RI mendukung penuh agar pemerintah pusat mendirikan sport center untuk Provinsi Gorontalo.

"Sebelum sport center berdiri, kami menyarankan agar menggunakan lapangan olahraga yang ada di Polda, Kodim, dan universitas negeri yang ada di Gorontalo untuk berlatih dan pengembangan bibit atlet yang ada di provinsi ini," tegasnya. (RO/OL-09)