Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun meminta pemerintah untuk membangun kepercayaan diri ke masyarakat bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk membayar utang. Sebab, dalam catatan politikus Partai Golkar tersebut, utang pemerintah per Juni 2022 mencapai Rp7.123,62 triliun.
Jika merujuk pada aturan perundang-undangan, utang pemerintah tersebut masih dalam batas aman, sebab rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah 40 persen atau 37,91%.
“Saya termasuk orang yang tidak pernah mempermasalahkan berapa sebenarnya utang pemerintah. Karena itu adalah sebuah keniscayaan ketika kita mengelola negara,” ujar Misbakhun.
Pernyataan Misbakum disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, serta RDP dengan Kepala Pusat Badan Statistik, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8).
Baca juga: BI: Utang Luar Negeri Indonesia di Mei 2022 Sisa 406,3 Miliar Dolar
Membangun kepercayaan diri ini, menurut Misbakhun, menjadi penting karena ukuran untuk menilai batas aman atau tidak dari sebuah utang tidak sebatas dibandingkan dengan PDB, melainkan juga dibandingkan dengan kemampuan masyarakat membayar pajak (tax ratio).
“Sehingga apa yang menjadi pesan pemerintah ke masyarakat itu tercapai dan ada fundamental data yang disampaikan dapat membangun confidence,” ujarnya.
Diketahui, dalam laporan ADB per Desember 2021, bila dibandingkan dengan rata-rata perbandingan pajak dengan rasio GDP (tax to GDP Ratio) di negara ASEAN sekitar 15%, tax to GDP Ratio Indonesia hanya sekitar 10%.
Bahkan, di antara negara Asia Pasifik rata-rata tax to GDP Ratio sekitar 20%.
Rasio utang terhadap pajak dinilai lebih realistis untuk menilai kemampuan negara membayar utang dibandingkan rasio utang terhadap GDP.
Hal itu karena pembayaran utang harus dengan uang (tax ratio), bukan dengan potensi uang (GDP) yang mungkin diperoleh oleh suatu negara. (RO/OL-09)
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (24/7) ditutup melemah terbatas di tengah pasar mencermati utang pemerintah Indonesia.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (24/7) sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global. IHSG ditutup melemah 51,10 poin.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
Peningkatan utang di tengah menurunnya pendapatan negara akan berdampak pada investment rating Indonesia
Apindo khawatir utang pemerintah bisa melonjak hingga Rp10 ribu triliun jika wacana Prabowo Subianto menaikkan rasio utang mencapai 50% dari produk domestik bruto (PDB) terealisasi.
Biaya utang Indonesia saat ini dinilai terlampau besar
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut sebanyak 19 ribu lebih situs milik pemerintah pusat hingga daerah disusupi iklan judi online (judol).
Jika penempatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dikendalikan oleh pemerintah pusat, dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah bisa mendapat kepastian karier dan insentif.
PCNU Bawean mendesak pemerintah pusat dan daerah lebih serius memperhatikan kesehatan pengungsi korban gempa. Karena hingga saat ini banyak pengungsi yang di tenda darurat.
Tantangan terbesar di kita (Indonesia) ini, masing-masing sektor sebaiknya tidak over sektoralism, perlunya pengoptimalan yang lebih efisien termasuk pada tata kelola sawit.
APARATUR Sipil Negara (ASN) pusat yang telah dipilih untuk menjadi yang pertama pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka tidak akan bisa mengelak ataua menolak jika ditugaskan pindak ke IKN.
Safrizal menekankan agar seluruh Kuasa Pengguna Anggaran, setelah menerima Juknis, segera melakukan percepatan pelaksanaan Dekonsentrasi GWPP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved