Pengusaha Khawatir Utang Pemerintah di Era Prabowo Tembus Rp10 Ribu Triliun

TIM analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menaikkan rasio utang mencapai 50% dari produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, utang pemerintah akan melonjak signifikan hingga menembus Rp10 ribu triliun jika wacana itu terealisasi.

Seperti diketahui, isu kenaikan rasio utang hingga 50% dikemukakan adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang menekankan bahwa peningkatan rasio utang ini akan dibarengi dengan peningkatan penerimaan negara.

"Sekarang utang pemerintah Rp8.338,44 triliun, berarti dengan rencana itu (rasio utang 50%) utang bisa dinaikkan sampai lebih dari R10.000 triliun, karena produk domestik bruto (PDB) kita sekarang Rp21.000 triliun," ungkap Ajib kepada Media Indonesia, Jumat (12/7).

Baca juga : Soal Utang, Ekonom Minta Pemerintah Jangan Serampangan

Dengan membengkaknya potensi utang tersebut, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 diperkirakan semakin melebar. Ajib menuturkan dengan struktur beban yang ada, APBN 2025 dirancang mengalami defisit di kisaran 2,29% sampai dengan 2,82% dari PDB.

Sementara, lanjut Ajib, pengelolaan APBN 2025 akan menghadapi tantangan fiskal yang kompleks yakni adanya jatuh tempo utang di tahun depan yang mencapai Rp800,33 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan utang jatuh tempo di 2024 yang sebesar Rp434,29 triliun. Beban fiskal lainnya dari program kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, yang akan menyedot keuangan negara.

Beban berikutnya adalah program pemerintah Prabowo Subianto tentang makan bergizi gratis. Dengan alokasi awal ideal di angka mencapai 400 triliun, realitas APBN sementara hanya bisa dialokasikan sebesar sebesar Rp71 triliun.

Baca juga : Utang Pemerintah Jatuh Tempo 2024, Harus Bayar Bunga Rp498 Triliun

"Perlu dikaji lebih lanjut, apakah dengan menambah rasio utang sampai 50% hal yang realistis? Sementara, kemampuan fiskal Indonesia dipertanyakan mampu menutup seluruh anggaran berjalan yang dibutuhkan," jelasnya.

Dihubungi terpisah, direktur eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti berpandangan dengan kondisi rasio utang terhadap PDB sekarang mencapai 36,6%, sulit menaikkan penerimaan negara. Terlebih jika rasio utang naik mencapai 50%.

"Ini semakin sulit dengan belanja pemerintah untuk pembangunan lebih kecil daripada belanja rutin," ucapnya.

Baca juga : Warganet Pesimistis Prabowo-Gibran Mampu Atasi Utang Indonesia

Dengan wacana tersebut, pemerintah diprediksi akan menaikkan tarif pajak dan mengurangi anggaran subsidi energi dan lainnya. Selain itu, dampak lainnya akan ada kenaikan harga barang-barang pokok dan bahan pangan kedepannya.

"Tentu saja ini akan berdampak naiknya harga barang, sehingga daya beli masyarakat akan tergerus," pungkasnya.

(Z-9)