Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024. Dia menyatakan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang normal terjadi, mengingat ratusan calon kepala daerah yang akan bertanding di Pilkada.
Zulhas menegaskan koalisi pendukung Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024 itu tetap harmonis.
"KIM itu harmonis terus. Lihat saja wajah saya 'kan terang tuh. Ya kalau Pilkada kan 500 (peserta), 500 itu kadang-kadang ada keluarganya, ada saudara, itulah Indonesia," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/8).
Baca juga : Rangkul Parpol Luar Koalisi Indonesia Maju jadi Keniscayaan Bagi Prabowo Subianto
Menurut Zulhas, banyaknya kandidat membuat partai-partai politik pasti akan berbeda pilihan dan kesepakatan di seluruh wilayah.
"500 (calon) berapa semuanya, 560 (orang), ditambah gubernur hampir 600 (orang). Kalau 600 (calon), dan ada 1 dan 2 yang tersinggung ya wajar," lanjutnya.
Dia juga menepis anggapan bahwa KIM mengalami deadlock atau kebuntuan terkait keputusan pasangan calon (paslon) di Pilgub Jakarta. Menurutnya, sejauh ini KIM belum mengadakan pertemuan lebih lanjut terkait Pilgub Jakarta karena masih sibuk dengan urusan masing-masing.
Baca juga : Bansos Pemerintah Harus Imparsial, tidak Dijadikan Alat Kampanye
"Ya tidaklah. Itu 'kan karena masih sibuk. Pak Prabowo presiden terpilih, masih melakukan kunjungan kerja. Begitu juga yang lain, 'kan masih lama," kata Zulhas.
Dia memastikan akan mengikuti arahan Prabowo terkait paslon di Pilkada Jakarta. Prabowo saat ini masih berada di luar negeri untuk melakukan kunjungan kerja.
"'Kan Pak Prabowo sendiri yang memimpin. Kita ikut pemimpin," ujarnya. (P-5)
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved