Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024. Dia menyatakan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang normal terjadi, mengingat ratusan calon kepala daerah yang akan bertanding di Pilkada.
Zulhas menegaskan koalisi pendukung Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024 itu tetap harmonis.
"KIM itu harmonis terus. Lihat saja wajah saya 'kan terang tuh. Ya kalau Pilkada kan 500 (peserta), 500 itu kadang-kadang ada keluarganya, ada saudara, itulah Indonesia," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/8).
Baca juga : Rangkul Parpol Luar Koalisi Indonesia Maju jadi Keniscayaan Bagi Prabowo Subianto
Menurut Zulhas, banyaknya kandidat membuat partai-partai politik pasti akan berbeda pilihan dan kesepakatan di seluruh wilayah.
"500 (calon) berapa semuanya, 560 (orang), ditambah gubernur hampir 600 (orang). Kalau 600 (calon), dan ada 1 dan 2 yang tersinggung ya wajar," lanjutnya.
Dia juga menepis anggapan bahwa KIM mengalami deadlock atau kebuntuan terkait keputusan pasangan calon (paslon) di Pilgub Jakarta. Menurutnya, sejauh ini KIM belum mengadakan pertemuan lebih lanjut terkait Pilgub Jakarta karena masih sibuk dengan urusan masing-masing.
Baca juga : Bansos Pemerintah Harus Imparsial, tidak Dijadikan Alat Kampanye
"Ya tidaklah. Itu 'kan karena masih sibuk. Pak Prabowo presiden terpilih, masih melakukan kunjungan kerja. Begitu juga yang lain, 'kan masih lama," kata Zulhas.
Dia memastikan akan mengikuti arahan Prabowo terkait paslon di Pilkada Jakarta. Prabowo saat ini masih berada di luar negeri untuk melakukan kunjungan kerja.
"'Kan Pak Prabowo sendiri yang memimpin. Kita ikut pemimpin," ujarnya. (P-5)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved