Berita Terbaru Pemekaran Wilayah Hari Ini

DPR Sahkan UU Pemekaran Papua Barat Daya

Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pun diawali dengan pembacaan laporan dari pimpinan Komisi II DPR RI.

Paripurna DPR setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk disahkan menjadi undang-undang.

Pesan Mendagri untuk Tiga Pj Gubernur Papua Baru: Jaga Stabilitas

Menurut Mendagri Tito, pembangunan di suatu wilayah tidak dapat berjalan lancar, jika pemimpin daerah tidak menjaga stabilitas politik pemerintahan.

Sekda Papua Tengah Diusulkan Diisi Birokrat Asli Papua Tengah

Permintaan itu dikemukakan menyusul rencana pemerintah pusat mengangkat Penjabat (Pj) Gubernur di tiga provinsi daerah otonom baru (DOB) di Papua

Rico Sia Buka Sosialisasi Pemetaan Batas Desa di Raja Ampat

Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya akan dilakukan dalam waktu dekat. Tentu penting bagi BIG mempersiapkan pemetaan wilayah.

Usulan Pemekaran Cianjur Selatan Sudah di Pemerintah Pusat

PEMPROV Jabar melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sudah menyerahkan dokumen usulan calon daerah persiapan otonomi baru Kabupaten Cianjur, ke pusat.

Wapres: Banyak Wilayah Hasil Pemekaran yang belum Bisa Mandiri

Alhasil, pemerintah belum berencana untuk mencabut kebijakan moratorium pemekaran wilayah. Sekalipun, sudah ada keinginan pemekaran dari sejumlah wilayah.

Wapres: Pemerintah Belum Berencana Cabut Moratorium Pemekaran Wilayah

Berdasarkan kajian Kemendagri, sejumlah wilayah hasil pemekaran ternyata belum mampu membiayai dirinya sendiri.

NasDem Ingin Papua Barat Daya Percepat Peningkatan Ekonomi

PERCEPATAN pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan mengangkat hajat hidup orang banyak.

Komisi II Setujui RUU Papua Barat Daya di Pembahasan Tingkat I

Raker tersebut akan dihadiri perwakilan pemerintah. Salah satunya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

DOB Papua, Wamendagri Beberkan Empat Hal Strategis

Untuk kebijakan DOB yang telah dibentuk di Papua, Wempi mengatakan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022, UU Nomor 15 Tahun 2022, dan UU Nomor 16 Tahun 2022. 

Presiden Sebut Pemekaran Papua Merupakan Permintaan Masyarakat    

Kebijakan pemekaran wilayah itu pun disebut sebagai permintaan masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Kepmendagri Tengah Susun Pemberian dan Pemutakhiran Kode DOB

Pemberian dan Pemutakhiran Kode, dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkannya Undang-Undang Daerah Otonom Baru (DOB)

Anggota DPR: Tiga DOB Papua Reduksi Kecemburuan Sosial

Pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan dapat mereduksi kecemburuan sosial yang berujung sebagai pemicu konflik yang selama ini terjadi di Papua.

Pemekaran Dianggap Mengutamakan Kesejahteraan Papua

Pada Juni 2022 DPR mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua.

Pembentukan Kabupaten Bogor Timur Sesuai Kebutuhan Masyarakat

SEJAK 2004, masyarakat Bogor Timur, Jawa Barat mengajukan permintaan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor. Namun kini, permintaan tersebut belum juga dipenuhi pemerintah dan DPR RI.

DPR Dukung Pemekaran Tasikmalaya Guna Hadirkan Kesejahteraan Selaras SDGs

Mardani Ali Sera mendukung pemekaran Tasikmalaya Selatan dari Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, guna meningkatkan kesejahteraan yang selaras dengan target SDGs

Forum Mahasiswa Papua Minta Presiden Segera Tandatangani UU DOB

FMP juga mendorong dan mendukung pembangunan infrastruktur di bumi cenderawasih itu oleh pemerintah pusat melalui pemekaran wilayah.

Soal Payung Hukum DOB Papua, KPU: Paling Telat Akhir Tahun Ini

Apabila revisi payung hukum Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua terlambat dari tenggat waktu, KPU akan tetap mengikuti undang-undang yang tengah berlaku.

Tanggapi DOB Papua, PGI Papua Ingatkan Masih ada Uji Materi Berlangsung di MK

“PGI tidak di posisi menolak atau menerima. PGI di posisi mengingatkan semua pihak ada proses hukum yang sementara berlangsung di MK."

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting