Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta tiga penjabat (pj) gubernur daerah otonomi baru (DOB) di Papua yang baru dilantik, untuk menjaga stabilitas politik pemerintahan.
Tito meyakini bahwa stabilitas dapat memperlancar proses pembangunan di wilayah pemekaran Bumi Cenderawasih. Dirinya pun mencontohkan beberapa negara yang sedang berkonflik akhir-akhir ini, yaitu Afghanistan, Suriah dan Ukraina.
Baca juga: Wapres: Banyak Wilayah Hasil Pemekaran yang belum Bisa Mandiri
Meskipun sejumlah negara tersebut memiliki sumber daya yang melimpah, lanjut dia, pembangunan tidak bisa berjalan lancar. Sebab, terjadi kekacauan dalam politik pemerintahan.
"Sama dulu kita ada konflik Ambon, (konflik) di Poso. Bagaimana pembangunan mau berjalan, kalau sudah terjadi instabilitas politik pemerintahan?" ujar Tito, Jumat (11/11).
Diketahui, ketiga pj gubernur yang dilantik pada hari ini adalah Apolo Safanpo sebagai pj Gubernur Provinsi Papua Selatan. Lalu, Ribka Haluk sebagai pj Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Nikolaus Kondomo sebagai pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Baca juga: Mendagri Resmikan Tiga Provinsi Baru di Papua
Menurut Tito, tantangan yang dihadapi ketiga pj gubernur tersebut akan diharmonisasikan melalaui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Saya juga masuk bersama Menteri Keuangan, Menteri Bappenas dan perwakilan satu orang satu provinsi, bukan pejabat politik," pungkas Tito.(OL-11)
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved