Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HINGGA saat ini, pemerintah belum berencana untuk mencabut kebijakan moratorium pemekaran wilayah. Meski sudah ada keinginan pemekaran sejumlah wilayah, namun pemerintah masih bergeming dengan kebijakan tersebut.
“Sampai hari ini memang masih moratorium, dengan pertimbangan yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Nanti, kita lihat lagi,” jelas Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/9).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa berdasarkan kajian Kemendagri, sejumlah wilayah hasil pemekaran ternyata belum mampu membiayai daerahnya sendiri. Sejumlah wilayah pemekaran bahkan masih menggantungkan dana pembangunan melalui mekanisme APBN.
Baca juga: Presiden Sebut Pemekaran Papua Merupakan Permintaan Masyarakat
“Jadi bukan hanya persoalan keinginan (daerah) saja, namun juga kemampuan daerah tersebut,” tegas Ma’ruf.
Pihaknya berharap isu pemekaran wilayah tidak menjadi ajang politisasi, terutama jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Pemerintah disebutnya hanya melakukan pemekaran terhadap wilayah Papua, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
“Itu (pemekaran wilayah Papua) pun karena ada kebutuhan khusus,” sambungnya.(OL-11)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Sektor wisata menjadi salah satu alasan disulkannya peluang Kepulauan Nias menjadi Provinsi baru.
Wacana pemekaran Provinsi Nias diyakini dongkrak sektor wisata
Ma'ruf Amin menekankan keseriusan pemerintah membangun Papua
GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyetujui Natuna dan Anambas lepas dari Kepri. Ada apa?
Jokowi menjelaskan sebelum ada pemakaran, warga Merauke yang ingin mendapatkan pelayanan dari Provinsi harus terbang jauh ke Jayapura.
Menurut Paskalis, untuk di Papua ini yang mulai menyuarakan DOB di wilayah selatan yang sekarang dikatakan dengan Provinsi Papua Selatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved