Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERCEPATAN pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan mengangkat hajat hidup orang banyak. Mulai dari pegawai negeri sipil, pelamar kerja, dan tentunya Orang Asli Papua (OAP). Peningkatan ekonomi masyarakat juga akan mengalami percepatan. Hal ini yang memang betul betul diperjuangkan NasDem yaitu mengangkat hajat hidup orang banyak.
"Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua," ujar anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, saat membacakan pendapat akhir mini Fraksi Partai NasDem DPR, dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama pemerintah dan DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).
Dalam pendapat akhir tersebut sekaligus menegaskan Fraksi Partai NasDem DPR menerima dan menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat II melalui rapat paripurna DPR RI.
Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu juga memaparkan beberapa pandangan Fraksi Partai NasDem mengenai pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. "Pengisian aparatur sipil negara untuk pertama kali dapat dilakukan dengan mengangkat pegawai OAP yang telah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara sebagai calon pegawai negeri sipil atau pengisian ASN dengan mengutamakan OAP paling banyak 80%," kata Rico.
Rico juga menegaskan, OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua Barat.
Sebelum menutup pendapat akhir mini Fraksi Partai NasDem, Rico menyampaikan permintaan Fraksi Partai NasDem DPR kepada Presiden agar dalam membentuk dan mengesahkan Perppu Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagai pelaksanaan dari UU Pembentukan Provinsi Papua Barat untuk memasukkan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam setiap tahapan Pemilu Serentak 2024. (RO/O-2)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Rico Sia mengatakan saat ini Papua Barat Daya sudah semakin menjadi daerah tujuan wisata yang diminati wisatawan domestik dan mancanegara.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut empat izin usaha tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Pariwisata jika dirawat dengan baik akan berkelanjutan dan terus menerus ada untuk menyejahterakan masyarakat.
Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu, menilai perlu diambil jalan tengah dengan memberikan kemudahan bagi pengusaha yang memperpanjang izin tambangnya.
ANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat Rico Sia mendesak mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mengubah hasil pleno
ANGGOTA Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, menggelontorkan dana pribadi untuk memberi bantuan tunai Rp120 juta
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved