Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERCEPATAN pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan mengangkat hajat hidup orang banyak. Mulai dari pegawai negeri sipil, pelamar kerja, dan tentunya Orang Asli Papua (OAP). Peningkatan ekonomi masyarakat juga akan mengalami percepatan. Hal ini yang memang betul betul diperjuangkan NasDem yaitu mengangkat hajat hidup orang banyak.
"Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua," ujar anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, saat membacakan pendapat akhir mini Fraksi Partai NasDem DPR, dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama pemerintah dan DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).
Dalam pendapat akhir tersebut sekaligus menegaskan Fraksi Partai NasDem DPR menerima dan menyetujui RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat II melalui rapat paripurna DPR RI.
Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu juga memaparkan beberapa pandangan Fraksi Partai NasDem mengenai pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. "Pengisian aparatur sipil negara untuk pertama kali dapat dilakukan dengan mengangkat pegawai OAP yang telah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara sebagai calon pegawai negeri sipil atau pengisian ASN dengan mengutamakan OAP paling banyak 80%," kata Rico.
Rico juga menegaskan, OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua Barat.
Sebelum menutup pendapat akhir mini Fraksi Partai NasDem, Rico menyampaikan permintaan Fraksi Partai NasDem DPR kepada Presiden agar dalam membentuk dan mengesahkan Perppu Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagai pelaksanaan dari UU Pembentukan Provinsi Papua Barat untuk memasukkan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam setiap tahapan Pemilu Serentak 2024. (RO/O-2)
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu, menilai perlu diambil jalan tengah dengan memberikan kemudahan bagi pengusaha yang memperpanjang izin tambangnya.
ANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat Rico Sia mendesak mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mengubah hasil pleno
ANGGOTA Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, menggelontorkan dana pribadi untuk memberi bantuan tunai Rp120 juta
ANGGOTA Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia meresmikan dan melakukan penyalaan perdana Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU.
ANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat, Rico Sia, terus mendesak pimpinan DPR RI untuk segera mengagendakan pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved