Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Pansel, kata Kurnia, tidak mengakomodasi masukan dari berbagai elemen masyarakat. Selama ini, banyak organisasi masyarakat yang memberikan masukan kepada Pansel namun diabaikan.
Diketahui 8 instansi yang dilibatkan oleh Pansel yakni, KPK, Polri, Kejaksaan, BNN, BNPT, PPATK, Dirjen Pajak dan BNN.
Mereka yang lolos diwajibkan mengikuti seleksi selanjutnya yakni tes kesehatan yang akan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto, Senin (26/8).
Dilihat dari indikator yang terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang KPK, semestinya kepatuhan pajak tersebut juga menjadi perhatian bagi calon pimpinan KPK.
KEBERHASILAN pemberantasan korupsi bukan hanya diukur dari jumlah kasus yang diangkat dan jumlah koruptor yang dipenjarakan.
LHKPN itu prosesnya di pengangkatan, maka di proses administrasi kita bikin surat pernyataan.
LHKPN dapat menjadi salah satu tolok ukur rekam jejak, integritas, kepatuhan hukum, dan komitmen kepada pemberantasan korupsi.
Syarat mengumumkan kekayaan dalam seleksi merupakan hal rasional karena pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh orang yang bermasalah secara keuangan.
Jika penyelenggara negara jujur, kenapa enggan melaporkan harta kekayannya?
Integritas menjadi hal yang sangat krusial bagi calon pimpinan KPK yang bertugas memberantas korupsi. Karena itu, penyerahan LHKPN mutlak diperlukan.
Sejauh ini, pansel juga masih menunggu hasil penelusuran rekam jejak capim dari delapan lembaga, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Yenti menjelaskan, 8 lembaga yang digandeng untuk menelusuri rekam jejak peserta capim KPK berdasarkan kompetensi dan kewenangan tiap instantsi.
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasih, menyatakan akan mengumumkan hasil profile assessment pada Jumat (23/8) mendatang.
Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (pansel capim KPK) periode 2019-2023 berencana untuk menyerahkan 10 nama capim kepada Presiden Joko Widodo pada 2 September 2019.
Komisi III berpendapat seseorang yang menjabat sebagai penyelenggara negara lah yang wajib melaporkan LHKPN
KETUA Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Muradi menilai sejauh ini Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan
Ada kewajiban hukum di UU KPK tentang mewajibkan menyampaikan LHKPN. Presiden dan Pansel diminta mempertimbangkan hal tersebut.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap lima kursi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 perlu diisi oleh figur baru.
Pansel, kata Asfinawati, menuduh koalisi masyarakat memberikan kritik demi kepentingan pribadi untuk menggagalkan beberapa pihak dalam proses seleksi.
ICW turut menanggapi keputusan Pansel Capim KPK yang melibatkan 8 lembaga untuk menelusuri rekam jejak peserta.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved