Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PROSES seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah usai. Wadah Pegawai (WP) KPK menyatakan dukungan terhadap kandidat tertentu tidak akan berpengaruh lantaran proses capim sudah mengerucut menjadi 10 nama. pansel akan menyerahkan nama-nama itu kepada Presiden Joko Widodo pada pekan depan.
"Sekarang kami sudah tidak Peduli dengan nama calon yang berasal dari instansi mana. Kami fokus pada prosesnya sekarang mengingat sudah detik-detik terakhir," ujar Ketua WP KPK Yudi Purnomo kepada Media Indonesia, Kamis (29/8).
Pegawai KPK, sambungnya, masih berharap Presiden Jokowi memegang komitmennya untuk terus memperkuat lembaga antirasywah itu. Menurut Yudi, suara pegawai KPK merupakan representasi dari suara publik. Ia berharap Presiden tidak memilih figur-figur yang memiliki rekam jejak kontriversial dan cacat integritas.
"Ini suara masyarakat. Masyarakat juga yang menilai. Sekarang balik lagi apakah Pak Jokowi tetap pada komitmennya. KPK kan harus punya pendirian, tidak cacat integritas, dan punya keberanian," tandasnya.
Baca juga: Tanggapi Undangan KPK, Pansel : Kami Sedang Sibuk
Terpisah, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menduga ada motif lain di balik kritik yang dilontarkan WP KPK dan koalisi sipil terhadap calon tertentu.
Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, mayoritas pegawai KPK tidak nyaman jika dipimpin komisioner berlatar belakang polisi dan kejaksaan karena dinilai memiliki rekam jejak buruk
"Faktor itulah yang diduga menjadi pemicu kritikan terhadap pansel. WP KPK sangat tidak nyaman dengan capim yang berasal dari kepolisian,' ujarnya dalam keterangan tertulis.
Dari 20 kandidat yang lolos, terbanyak berasal dari Polri, yakni 4 orang, disusul akademisi 3 orang, 3 jaksa, seorang pensiunan jaksa, seorang hakim, dan seorang pengacara. Ada pula 2 pegawai negeri sipil (PNS), satu pegawai KPK, seorang komisioner KPK, seorang karyawan BUMN, satu penasihat Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, satu auditor Badan Pemeriksa Keuangan.
Hanya dua calon dari internal KPK yang lolos yakni, Alexander Marwata dan Sujanarko. Sejumlah nama dari internal KPK sebelumnya dinyatakan gugur yakni Basaria Panjaitan, Mohammad Tsani Annafari, Pahala Nainggolan, dan Laode M Syarif. Selain itu yang juga gagal yakni, Chandra Sulistio Reksoprodjo, Dedi Haryadi, dan Giri Suprapdiono.
Boyamin menduga WP KPK dan koalisi khawatir kalau kandidat yang mereka dukung tidak masuk 10 besar.
"Bila dilihat, hanya dua calon dari KPK yang lolos di 20 besar. Patut diduga, WP KPK dan koalisi khawatir jika calon tersisa akan tidak masuk 10 besar," imbuhnya. (Antara/OL-8)
Sebanyak 7 Capim KPK Dinyatakan Gugur dalam tes tulis yang digelar, Rabu (31/7).
Peserta capim dan dewas KPK ) harus memiliki visi perbaikan untuk lembaga antirasuah tersebut.
Pantauan di lokasi, para calon pimpinan KPK tampak berdatangan sejak pukul 07.00 WIB. Kemudian, mereka masuk ke ruang ujian pada pukul 08.15 WIB.
ICW harap pansel bisa objektif pilih kandidat Capim KPK
Capim KPK Moch Ali Imron menyiapkan peti mati untuk dirinya sendiri ketika terlibat korupsi jika terpilih dan menjadi salah satu pimpinan di lembaga tersebut.
Lolosnya keempat anggota orang ini semakin menegaskan bahwa TWK yang dilakukan eks pimpinan KPK Firli Bahuri adalah alat untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dan terbaik dari KPK.
ICW ingatkan pansel capim kpk tidak mengistimewakan mereka yang mendaftar berlatar belakang penegak hukum.
Sudirman Said, harap proses kedepannya menjaga transparansi. Sebanyak 236 capim KPK telah dinyatakan lolos seleksi administrasi.
PANITIA Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029 mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved