Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK tujuh calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan gugur dalam tes tulis yang digelar Rabu (31/7) di Jakarta. Panitia seleksi (pansel) memutuskan tindakan tersebut karena ketidakhadiran para peserta.
“Yang tidak hadir dinyatakan gugur,” kata anggota pansel capim KPK, Elwi Danil, di Pusdiklat Kemensetneg, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).
Elwi enggan memerinci nama-nama capim yang gugur tersebut. Menurutnya, pansel tidak memberikan diskresi karena pemberitahuan mengenai tes telah disampaikan jauh-jauh hari.
Baca juga : 236 Nama yang Lulus Seleksi Administrasi Capim KPK
“Mereka sudah tahu bahwa jika tidak hadir, otomatis mereka gugur,” ucap Elwi.
Pansel juga menegaskan bahwa tidak akan ada tes ulang untuk tujuh orang tersebut. Peserta lainnya yang dinyatakan lolos dalam tes tulis akan melanjutkan tahapan profil asesmen.
“Mereka yang dinyatakan lolos pada tes tertulis ini nanti akan menjalani profile assessment,” tutur Elwi. (P-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved