Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Hasil penelusuran delapan lembaga itu masih dapat dipertanyakan validitasnya. Oleh karenanya Pansel harus merujuk pada ketentuan yang termaktub di UU KPK.
Lolosnya 40 peserta dalam seleksi psikotes calon pimpinan KPK dinilai tidak memenuhi ekspetasi publik karena ada nama yang diduga memiliki rekam jejak tidak bersih.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya akan membantu melakukan penelusuran rekam jejak tersebut agar pimpinan KPK periode selanjutnya sesuai dengan harapan publik
Jika dilihat nama-nama yang lolos dalam psikotest, belum memenuhi ekspektasi publik soal profil pimpinan KPK ke depan
Enam orang anggota Polri aktif lolos tes seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023.
Ada dua poin yang disorot oleh ICW. Apa sajakah itu?
Pansel Capim KPK, Diani Sadia Wati, mengungkapkan hingga hari ini Pansel telah menerima sebanyak 1.300 masukan dari masyarakat terkait dengan proses seleksi.
Sikap jujur dan objektif Pansel menjadi penting untuk ditekankan. Pasalnya, Pansel tidak boleh salah menyeleksi peserta untuk menjadi pimpinan KPK.
Saut Situmorang membantah tudingan dirinya tidak pernah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saat mengikuti seleksi pimpinan KPK.
Cara berpikir Pansel KPK bermasalah. Seharusnya, kata Feri, seluruh peserta wajib melaporkan harta kekayaan sedari awal entah itu pejabat negara atau bukan.
KPK enggan merinci siapa saja 19 orang yang belum melaporkan harta kekayaan periodik 2018 tersebut. Akan menunggu hasil dari tahapan seleksi yang tengah berjalan.
Pengalaman di bidang penanganan kasus korupsi, menurut dia, menjadi syarat mutlak. Lebih dari itu, para calon mesti bersih dari praktik korupsi.
Pada poin huruf k Pasal 29 secara jelas menyatakan untuk dapat dipilih pimpinan KPK wajib mengumumkan kekayaannya sesuai aturan yang berlaku.
Kami jaga betul netralitas dan kami percaya kompetensi dan profesionalitas pansel yang dibentuk Presiden
Koalisi masyarakat sipil pun membandingkan keppres penunjukan Pansel KPK di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dapat diakses publik.
Para peserta bisa melihat pengumuman melalui situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik, Keppres Panitia Seleksi KPK sejatinya termasuk informasi publik.
Meski demikian, Yenti tak merinci soal pertimbangan tersebut. Namun, ia meyakini ada alasan lain bagi Sekretariat Negara menolak untuk membuka ke publik.
LHKPN, kata Yenti, diwajibkan ketika calon terpilih diangkat menjadi komisioner KPK.
Dari 104 peserta yang mengikuti psikotest hari ini, Minggu (28/7), terdapat beberapa nama yang memiliki catatan hitam pada rekam jejak dan kepatuhan pelaporan harta kekayaan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved