Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KRITIKAN terhadap kinerja panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bermunculan.
Anggota Pansel KPK Indriyanto Seno Adji mengaku tidak merasa tertekan dengan sejumlah kritikan yang mengarah ke pihaknya.
"Bagi saya tidak pernah merasa sebagai tekanan, tetapi mungkin sekedar masukan masukan yang lebih subyektif atau bahkan uneg uneg ekstrim yang tidak terarah saja," tutur Indriyanto saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (30/8).
Baca juga: Diwarnai Pro-Kontra, DPR Yakin Pansel Capim KPK Profesional
Menurutnya berbagai masukan tersebut memang sudah ada sejak awal pembentukan pansel. Namun, ia menegaskan bahwa pansel sama sekali tidak terpengaruh oleh kritikan yang cenderung mengintervensi. Pansel tidak akan terpengaruh dengan modus intervensi dalam bentuk seolah representasi publik.
"Apalagi kalau masukan ini tidak murni dan stigma dengan vested interest, karena mungkin saja memiliki tujuan tertentu yang tidak tercapai," terang Indriyanto.
koalisi sipil mengkritik proses seleksi yang dilakukan oleh pansel karena diwarnai sejumlah masalah. Hal ini karena sejumlah calon yang lolos seleksi ternyata diduga memiliki rekam jejak yang buruk. Di sisi lain, anggota pansel juga dinilai tidak mempertimbangkan masukan dan saran yang disampaikan oleh publik terkait proses seleksi yang dilakukan. (OL-8)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved