Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ebagai tanda kesepakatan pada September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama uang Rp500 juta. Lalu pada 18 Oktober 2021
Dijeratnya Bupati Kuansing itu menambah daftar panjang kepala daerah terkena kasus korupsi
GUBERNUR Sumatera Selatan Herman Deru resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati kepada Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Minggu (17/10).
Ali mengatakan bahwa tim KPK saat ini masih memeriksa para pihak yang telah ditangkap tersebut.
KPK kembali melakukan OTT dugaan korupsi di Riau.
OTT itu berlangsung pada Senin (18/10). Tim komisi antirasuah diduga mengamankan sejumlah orang dari kalangan pejabat daerah dan pengusaha.
KPK juga menahan tiga tersangka lain dalam kasus ini. Mereka semua juga ditahan selama 20 hari pertama dihitung dari hari yang sama.
Ada uang Rp270 juta merupakan pemberian dari Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy dibungkus plastik.
"Kami mengamankan beberapa orang terkait pengadaan proyek infrastruktur. Semua masih akan didalami keterlibatannya, tidak menutup kemungkinan akan berkembang."
Dari informasi yang dihimpun, operasi senyap tersebut diduga berkaitan dengan kasus infrastruktur.
"Benar, Jumat (15/10), tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Sumatra Selatan."
"Selama sistem politik dan pengawasannya tidak berubah masih seperti ini maka korupsi kepala daerah masih akan terus terjadi. Ini memang suatu realitas yang harus disikapi,"
Andi Merya Nur dilantik Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi pada 14 Juni 2021, di Rumah Jabatan Gubernur.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara. Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur diduga turut ditangkap dalam OTT tersebut.
Hingga saat ini, Bupati Koltim tersebut sedang diperiksa KPK di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra.
"E-procurement itu memang hanya alat. Ketika mereka melakukan dengan bersekongkol, secanggih apapun sistem itu akan jebol juga."
"Ini korupsi menyangkut pengadaan barang dan jasa sebagaimana sudah dipetakan KPK. Hampir 90% yang ditangani KPK, kejaksaan, maupun kepolisian di daerah menyangkut pengadaan barang dan jasa"
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengaku heran masih saja ada pejabat maupun ASN di daerah yang nakal.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan.
KPK) akan mengembangkan dan menyelisik lebih lanjut dugaan aliran dana dalam kasus suap yang menjerat mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved