Berita Terbaru Mk Hari Ini

Hormati Putusan MK, Polri Tarik Perwira Tinggi dalam Masa Orientasi Alih Jabatan di Kementerian

Pokja akan terus bekerja secara simultan dan intensif untuk memastikan langkah-langkah Polri selaras dengan ketentuan hukum dan kepentingan bangsa.

MK Soroti Ketegangan Politik dalam Penegakan Konstitusi

Suhartoyo juga menanggapi anggapan bahwa hakim yang diusulkan presiden atau DPR akan sulit bersikap independen. Ia menegaskan anggapan itu tidak sepenuhnya benar.

Choirul Anam Jelaskan soal Polisi Aktif Masih Bisa Duduki Jabatan Publik

Dengan demikian, kata Anam, perlu ada daftar pasti lembaga sipil yang masih bisa dimasuki polisi aktif sehingga tafsir dari putusan MK bisa dipahami secara jelas.

MK Pastikan Telusuri Informasi Dugaan Ijazah Palsu Arsul Sani

MK tetap akan menindaklanjuti isu yang berkembang dengan menelusuri informasi. Termasuk meminta keterangan Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Pascaputusan MK, Polisi Aktif yang Duduki Jabatan Publik Harus Segera Mundur

Meskipun amar putusan MK tidak menyebutkan kewajiban mundur ataupun periode transisi, substansi putusan jelas menegaskan larangan normatif. 

Putusan MK Memperkuat Arah Pembenahan Polri

Putusan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan internal yang konsisten agar tidak terjadi lagi penempatan anggota Polri ke jabatan sipil

Pakar HTN: Penugasan Polisi di Luar Institusi Tetap Sah Sesuai UU

Prosedur penugasan harus tetap mengikuti mekanisme administratif yang berlaku. 

Polri Wajib Patuhi Putusan MK soal Larangan Duduki Jabatan Sipil

Putusan MK ini penting untuk menjaga prinsip netralitas, profesionalisme, dan batas kewenangan antar lembaga negara.

Putusan MK Tegaskan Polisi Harus Fokus di Jalurnya

Larangan tersebut dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan yang selama ini kerap muncul ketika polisi aktif menduduki jabatan di lembaga sipil.

Ahli: Perlindungan Wartawan dalam UU Pers Tidak Menjamin Kepastian Hukum

Dalam permohonannya, Iwakum mempersoalkan Pasal 8 UU Pers yang dinilai multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap wartawan.

Hari Pahlawan Nasional: MK Berperan Aktif dalam Diplomasi Konstitusi di Uzbekistan

Pada Hari Pahlawan Nasional, Mahkamah Konstitusi RI perkuat posisi di Asia dengan sukses berperan dalam pertemuan bersejarah di Uzbekistan dan AACC.

Demokrat Patuhi Putusan MK Terkait Keterwakilan Perempuan

Putusan MK soal 30% keterwakilan perempuan dalam pembentukan dan pimpinan AKD DPR itu semakin memperbesar kesempatan untuk perempuan di dunia politik.

Menjaga Mahkota Hakim dari Intervensi Kekuasaan

Pengamanan lebih ketat diberlakukan saat penanganan perkara yang menarik perhatian publik. Tekanan politik ini bisa muncul dari mekanisme pemilihan hakim oleh DPR. Kualitas keilmuan dan rasa keadilan akan muncul dalam putusan jika hakim merasa aman.

Satpam Gugat UU Polri ke MK, Soroti Dugaan Komersialisasi Jasa Pengamanan

Syamsul menilai frasa 'dan badan usaha di bidang jasa pengamanan' dalam penjelasan pasal itu menyebabkan pengelolaan pengamanan swakarsa menjadi ajang komersialisasi.

Pakar Nilai Uji Materi UU Jadi Senjata Baru Mahasiswa Melawan Regulasi yang tak Adil

Fenomena ini merupakan tanda bahwa generasi muda mulai mengambil peran aktif dalam menata sistem politik dan hukum di Indonesia melalui jalur konstitusional.

Kejagung tak Masalah dengan Putusan MK soal Jaksa Bisa Ditangkap tanpa Izin Jaksa Agung

Putusan MK menegaskan bahwa jaksa tidak kebal hukum di Indonesia.

MK: Jaksa Bisa Ditangkap tanpa Izin Jaksa Agung

Jaksa dapat dipanggil, diperiksa, digeledah, ditangkap, dan ditahan tanpa izin Jaksa Agung apabila tertangkap tangan atau terdapat bukti permulaan yang cukup

Benahi Kawasan Hutan dan Lindungi Masyarakat Adat

Pemerintah harus segera menyelesaikan penataan kawasan hutan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki kegiatan usaha di dalamnya

Putusan MK Soal Pembentukan KASN Baru Momentum Akhiri Politisasi Birokrasi

Selama ini keberadaan KASN berperan sebagai pilar independensi dalam menjaga profesionalitas dan netralitas ASN, terutama di masa-masa politik elektoral.

Perludem: Lembaga Pengawas ASN Baru Harus Dijaga dari Intervensi dan Pembubaran

Perlunya dialog publik dan diskusi mendalam dalam proses pembentukan lembaga baru tersebut agar struktur, kewenangan, dan mekanisme pengawasannya benar-benar efektif

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia