Berita Terbaru Mk Hari Ini

UU Cipta Kerja Banyak Digugat ke MK, Pengamat: Cermin Hukum Elitis

Pendekatan omnibus sebenarnya tidak dilarang sepanjang digunakan untuk mengatur hal-hal yang sejenis.

Ahli Hukum di Sidang MK Sebut Pasal 21 UU Tipikor Kabur, Berpotensi Timbulkan Penyalahgunaan

Ia menegaskan bahwa rumusan Pasal 21 menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.

Pakar Hukum Nilai Rumusan Pasal 21 UU Tipikor tak Jelas, Rentan Terjadi Tafsir Subjektif

Eva menjelaskan bahwa makna obstruction of justice pada pasal 21 UU Tipikor pada dasarnya adalah tindakan membantu pelaku tindak pidana, bukan dilakukan oleh pelaku utama itu sendiri.

MK Minta Pemerintah Segera Publikasi Naskah Resmi UU BUMN Terbaru Sebagai Bentuk Transparansi

Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Omar Sharif Hiariej, yang mewakili pemerintah menyampaikan bahwa seluruh pasal yang diuji telah diubah dalam UU baru tersebut.

Hakim MK Soroti Rasionalitas di Balik Penambahan Usia Pensiun Perwira TNI

Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan dasar rasionalitas yang melatarbelakangi perbedaan usia pensiun antara perwira tinggi bintang satu hingga bintang empat.

DPR Tegaskan Perpanjangan Masa Pensiun Perwira Militer dalam UU TNI Sesuai Konstitusi

Pasal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan MK yang memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian terhadap batas usia pensiun prajurit TNI.

MK Diminta Tegaskan UU Cipta Kerja Tunduk Prinsip HAM

Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.

Komnas Perempuan Sebut 11 PSN Terbukti Jadi Lahan Kekerasan Baru

Pelaksanaan PSN tidak hanya berimplikasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi instrumen legal yang menghasilkan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender

PSN dalam UU Cipta Kerja Berpotensi Langgar Prinsip HAM

Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,

Sidang JR UU Pers, Iwakum Sebut Perlindungan Hukum Wartawan di Tanah Air Masih Lemah

Pendapat tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga mencerminkan sikap abai terhadap hak konstitusional wartawan Indonesia.

MK Heran DPR Sepakat dengan Gugatan Hasto Terkait Pasal UU Tipikor

Hakim konstitusi Saldi Isra mengaku heran dengan sikap DPR yang berbeda dari praktik umum selama ini.

Para Hakim MK Kritik Ahli yang Sebut Personel Kepolisian Boleh Rangkap Jabatan Sipil

Hakim Enny Nurbaningsih menambahkan pertanyaan soal dasar Oce menyebut Peraturan Kapolri sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan.

Aturan Persetujuan DPR Pilih Kapolri Digugat ke MK

ATURAN mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri  oleh DPR RI diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Usai Gugur Uji Formil, Kini UU TNI Masuk Uji Materiil di MK

Pada uji materiil terbaru, terdapat tiga perkara UU TNI yang akan disidangkan di MK, Rabu (24/9).

Pemerintah dan DPR belum Siapkan Keterangan, Uji Materiil UU TNI Ditunda

Pemohon beranggapan hal ini berpotensi mengaburkan fungsi utama TNI dan menyalahi prinsip supremasi sipil.

Tidak Perlu Perpres Soal Wamen Rangkap Jabatan, Pengamat: Presiden Tinggal Jalankan Putusan MK

Sebaiknya Presiden Prabowo Subianto menjalankan putusan MK dan tidak lagi mempersilakan wamen untuk rangkap jabatan.

Ditolak, Masyarakat akan Gugat Kembali UU TNI, Kemhan : Hak Konstitusional

Kemhan menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji formil terhadap UU TNI. Kemhan menghargai guguatan masyarakat sipil

Gugatan Mahasiswa soal UU TNI Ditolak, Pemohon Nilai Alasan MK Dangkal dan tak Bisa Menangkap Aspirasi

MK dianggap sebagai jalan terakhir untuk menyampaikan aspirasi publik.

Pengamat: Presiden Harus Segera Larang Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Larangan rangkap jabatan ini juga bertujuan untuk memperkuat profesionalitas.

Menko Yusril: TNI tak Bisa Laporkan Ferry Irwandi karena Terhalang Putusan MK

Tidak menutup ruang bagi pihak TNI untuk menempuh jalur hukum lain di luar delik pencemaran nama baik.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia