Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Konstitusi (MK) merespons aduan masyarakat terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani ke Bareskrim Polri terkait dugaan kepemilikan ijazah palsu. MK memastikan akan menelusuri informasi tersebut.
"Apabila saat ini muncul pertanyaan baru yang dikaitkan dengan kode etik dan perilaku hakim konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tentu akan menindaklanjutinya dengan melakukan penelusuran informasi secara cermat," kata Kepala Biro Humas dan Protokoler, Pan Mohamad Fais Kusuma Wijaya saat dikonfirmasi, Senin (17/11).
Namun, Fais mengatakan bahwa proses verifikasi oleh DPR telah dilakukan pada tahap pencalonan dengan mengacu pada ketentuan dan prosedur yang berlaku. Hasilnya dinyatakan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi.
Meski demikian, MK tetap akan menindaklanjuti isu yang berkembang dengan menelusuri informasi. Termasuk meminta keterangan Hakim Konstitusi Arsul Sani.
"Dalam hal ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani sangat bersedia untuk memberikan penjelasan dan klarifikasinya kepada MKMK, termasuk menyampaikan bukti-bukti pendukung yang diperlukan," ungkap Fais.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi mengadukan Hakim MK Arsul Sani ke Bareskrim Polri. Aduan itu terkait legalitas ijazah Doktor yang diduga palsu.
Koordinator Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi, Betran Sulani mengatakan langkah ini merupakan dorongan kepada MK untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga negara pengawal konstitusi itu. Menurutnya, apabila salah satu hakim diduga menggunakan ijazah palsu untuk mendapatkan jabatan sebagai hakim MK, maka itu salah satu bentuk ataupun tindakan yang mencederai konstitusi itu sendiri.
"Jadi, itu yang menjadi alasan kami untuk datang dan mau membuat laporan kepolisian," kata Betran di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 14 November 2025. (Yon/P-3)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Ia menjelaskan, upaya memperkuat kepercayaan publik dilakukan melalui peningkatan sistem pengawasan internal, penguatan kontrol terhadap hakim konstitusi.
Kolaborasi antara lembaga peradilan dan perguruan tinggi dinilai semakin penting dalam memperkuat pemahaman konstitusi di Indonesia.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar atas dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan dana Rp5 miliar dalam isu ijazah palsu Joko Widodo di YouTube.
WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, buka suara terkait tudingan yang menyebut dirinya mendanai polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi diisukan menjadi Watimpres. Jokowi merespons akan tetap di kediamannya di Solo
ROY Suryo yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi atau Joko Widodo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved