Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Ini Penjelasan Mendagri Tidak Terbitkan Aturan Rinci soal Penjabat Kepala Daerah Seperti Diminta MK

Menurut Tito, karena MK hanya menyebutkan mempertimbangkan, kebijakan yang diambil terkait penunjukkan PJ ini merupakan diskresi dari pemerintah

Perlu Partisipasi Publik Demi Legitimasi Penjabat Kepala Daerah

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar pemilihan penjabat kepala daerah dilakukan secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.

Akuntabilitas Pengisian Penjabat Kepala Daerah

Berdasar data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, sejauh ini terdapat 622 JPT madya dengan sebaran 588 JPT madya kementerian lembaga dan 34 JPT madya provinsi.

Keterlibatan KY dalam Mengawasi Hakim MK Digugat

Keberadaan unsur dari Komisi Yudisial (KY) dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) diuji materi terhadap UUD 1945. 

NasDem Ingatkan Pemerintah Agar Taat Asas dalam Pengangkatan Pj Kepala Daerah

PEMERINTAH harus menaati ketentuan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah yang berakhir di 2022 maupun 2023.

Netralitas MK dalam Pengujian UU IKN Dipertanyakan

Kuasa hukum pemohon pengujian formil Undang-Undang Ibu Kota Negara, Viktor Santoso Tandiasa mempertanyakan netralitas Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sayembara desain Gedung MK di IKN. 

DPD dan Yusril Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden ke MK

Terhadap permohonan itu, Hakim Konstitusi Daniel memberikan nasihat agar para pemohon menambahkan alasan permohonan yang perlu dielaborasi.

Pedagang Pecel Lele Gugat UU Perdagangan ke MK

Dalam petitum, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 29 ayat 1 UU Perdagangan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Merasa Tidak Dilibatkan, Aliansi Masyarakat Adat Uji UU IKN ke MK

UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) kembali dimohonkan untuk diuji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

KY: Sebagian Calon Hakim MA Wajah Lama

Di sisi lain, terdapat 66 nama yang sudah mengikuti tahapan seleksi kesehatan dan kepribadian

MK Minta Bukti Tambahan dari DPR Terkait Gugatan uji Formil UU IKN

Menurut para pemohon ada agenda yang tidak bisa diakses dan pemerintah diminta melampirkan bukti tambahan mengenai dalil pemohon bahwa UU itu dibuat dengan jalur cepat.

Dua Anggota Terpilih BPK Lakukan Sumpah Jabatan

Anggota BPK Haerul Saleh lahir pada 1981 merupakan lulusan S1 Ilmu Hukum Universitas Satria yang juga pernah tergabung ke beberapa organisasi,

Ketum Partai Gelora Anis Matta Gugat Ketentuan Pemilu Serentak

Berbeda dengan Partai Ummat yang pemohonannya sudah ditolak MK, Partai Gelora tidak mengungat ambang batas pencalonan presiden

Pengugat UU Pilkada Diminta Perjelas Kedudukan Hukum

Para pemohon perlu uraikan secara cermat agar subjek hukum yang bisa diberikan kedudukan hukum itu jelas.

MK Gelar Sidang Uji Materiil UU Perkawinan Beda Agama

Padahal, lanjut Dixon, Ketua MK Anwar Usman pernah menyatakan bahwa pernikahan ialah hak asasi dan jodoh merupakan perintah dari Allah SWT.

Penggugat UU IKN Minta MK Keluarkan Putusan Sela

Permohonan putusan sela itu untuk memerintahkan pada pemerintah menunda pelaksanaan UU IKN yang sedang diuji formil di MK.

DKPP Hormati Putusan MK

Putusan peradilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ujar Muhammad, harus dipatuhi baik yang mengkoreksi ataupun menguatkan Putusan DKPP.

MK: Perubahan Batas Usia Pensiun Prajurit TNI Kewenangan Pembuat UU

Batas usia pensiun prajurit TNI diamakan dengan personil Kepolisian RI (Polri) yakni 58 tahun, sedangkan bagi personil yang punya keahlian khusus 60 tahun.

MK Tegaskan Kembali DKPP Bukan Lembaga Peradilan

Mahkamah menegaskan ketiga penyelenggara pemilu tersebut memiliki kedudukan sederajat dan tidak ada satu yang memiliki kedudukan superior

Pemkot Banjarmasin Siap Gugat UU Provinsi Kalsel ke MK

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) siap menggugat UU No: 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia