Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Yudisial (KY) mengungkap bahwa sebagian calon seleksi hakim di Mahkamah Agung (MA) merupakan wajah lama. KY tengah menyeleksi calon hakim agung di Mahkamah Agung (MA) dan calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Tipikor) di MA.
"Kurang lebih 30 persen yang sudah pernah mengikuti seleksi sebelumnya dan seleksi pada tahap ini, kemudian mengikuti kembali," kata juru bicara KY Miko Ginting di Gedung KY, Jakarta, Jumat (22/4)
Miko tidak membeberkan calon yang sudah pernah ikut tahapan seleksi sebelumnya. Di sisi lain, terdapat 66 nama yang sudah mengikuti tahapan seleksi kesehatan dan kepribadian.
Sebanyak 21 calon dinyatakan lolos tahapan tersebut. Jumlah itu terdiri dari 16 calon hakim agung di MA dan lima orang calon hakim ad hoc tipikor di MA.
Peserta seleksi yang dinyatakan lolos berhak mengikuti tahapan wawancara. Tahapan itu dilaksanakan pada 25-28 April 2022 di Kantor KY.
Berikut nama-nama calon hakim agung di MA yang dinyatakan lulus dalam seleksi kesehatan dan kepribadian:
Kamar pidana
1. Inspektur Wilayah I pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA), Aviantara
2. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Catur Iriantoro
3. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Willem Saija
4. Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA, Noor Edi Yono
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, Subiharta
6. Panitera Muda Pidana Khusus MA, Sudharmawatiningsih
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, Suhartanto
8. Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA, Suradi
Kamar perdata
1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Heru Pramono
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Nani Indrawati
Kamar agama
1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Abdul Hakim
2. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Moch Sukkri
Kamar tata usaha negara
1. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Cerah Bangun
2. Pengacara pada Persekutuan Doni Budiono dan Rekan (PDB Law Firm), Doni Budiono
3. Hakim Pengadilan Pajak, Triyono Martanto
4. Hakim Pengadilan Pajak, Wishnoe Saleh Thalib
Lalu, berikut nama-nama calon hakim ad hoc tipikor di MA yang dinyatakan lulus dalam seleksi kesehatan dan kepribadian:
1. Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar, Agustinus Purnomo Hadi
2. Mantan hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi, Amir Aswan
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar, Andreas Lumme
4. Mantan hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang, Arizon Mega Jaya
5. Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rodjai S Irawan. (OL-8)
Komisi Yudisial (KY) memastikan proses seleksi calon Hakim Agung tahun 2026 berjalan bebas dari intervensi, baik dari kekuatan kelembagaan maupun individu.
Calon Hakim Agung Julius Panjaitan menjawab pertanyaan anggota dewan saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di ruang rapat Komisi III DPR.
Annas Mustaqim, mengatakan penayangan tersangka tindak pidana dengan rompi dan borgol merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah.
Komisi III DPR melakukan seleksi 13 calon hakim agung dari total pelamar 207 orang hakim.
Komisi Yudisial (KY) meloloskan 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM dari total 207 pelamar.
KY menerima informasi maupun pendapat masyarakat terkait nama-nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang sejauh ini lulus.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved