Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Aturan Verifikasi KPU Dinilai Terlalu Berat, Partai Buruh Mengadu ke MK

Partai Buruh yang diwakili oleh Presiden Partai Said Iqbal dan Sekretaris Jenderal Ferri Nuzarli memohonkan uji materiil UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (13/9).

Peradilan Khusus Pilkada Belum Ada, KPU: Cukup di MK Saja

Pengadilan khusus yang mengadili sengketa Pilkada hingga kini belum terbentuk. Padahal keberadaan pengadilan sengketa pilkada merupakan amanat UU Nomor 10/2016. 

Komisi III DPR Setujui Anggaran Mahkamah Konstitusi 2023 Capai Rp1,2 triliun

Sebelumnya Kementerian Keuangan hanya mengalokasikan anggaran MK sebesar Rp344 miliar.

MK Tolak Gugatan MRP atas UU Otsus Papua

Menurut Mahkamah, perubahan UU Otsus Provinsi Papua dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi, menjunjung harkat martabat dan melindungi hak dasar orang asli Papua

MK: Dewan Pers Tetap Berwenang Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan

Mahkamah Konstitusi pun menolak permohonan uji materiil terhadap UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang diajukan sejumlah pemohon.

Pemerintah Minta MK Tunda Sidang UU Pemilu Terkait Menteri Harus Mundur

Ketua MK Anwar Usman berdiskusi dengan majelis terkait permintaan tersebut. Majelis setuju persidangan ditunda.

MK Nilai Perkap No.8/2009 Belum Tegas Diimplementasikan

HAKIM Konstitusi Suhartoyo mengatakan Perkap No.8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri tidak tegas dan secara konsisten diberlakukan

Eksekusi Jaminan Fidusia Tidak Melanggar Jika Tak Ada Kekerasan

FIF Group juga berupaya memitigasi terjadinya perbuatan-perbuatan yang berpotensi menjadi pelanggaran serta menghindari adanya perbedaan pemahaman terkait putusan MK.

Perludem: UU Pemilu Sudah Tepat Atur Menteri Mundur Ketika Capres

Perludem menilai sudah seharusnya menteri mundur dari jabatannya saat mencalonkan diri sebagai kontestan pilpres.

Gugatan UU Pemilu: Formappi Sebut Menteri Wajib Mundur Jika Maju Pilpres

Menurut Lucius, UU Pemilu sudah mengatur klasifikasi pejabat negara yang harus mengundurkan diri jika jadi calon peserta pemilu.

Ade Armando & Rocky Gerung Minta MK Perjelas Tafsir Pernikahan Beda Agama

Mahkamah Konstitusi (MK) menurutnya dapat mempertegas tafsir tersebut sehingga tidak ada lagi perdebatan mengenai itu.

Terapi Ganja untuk Epilepsi, Perlukah?

Organisasi epilepsi dunia (ILEA/International League Against Epilepsy) belum sepakat ganja bisa dipakai untuk terapi kesehatan.

Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan, MK Tunda Sidang Uji Formil UU P3

"Ada ketidakcocokan antara tanda tangan di fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan dengan (surat kuasa perbaikan) permohonan yang bukan tanda tangannya sendiri,"

PKS Minta MK Tentukan Ambang Batas Pencalonan Presiden 7-9%

PKS saat ini memiliki 50 kursi di DPR RI dan meraih suara sebanyak 11,49 juta suara (8,21%) pada pemilu 2019. 

Gugatan PKS Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden akan Disidangkan di MK Hari Ini

Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri akan menjelaskan alasan permohonan uji materi tersebut antara lain mengakhiri keterbelahan bangsa karena capres hanya dua.

Pemerintah Akan Telaah Kembali Kebijakan Terkait Ganja

"Kalau MK menilai materinya menjadi kewenangan DPR dan pemerintah nanti kita telaah lagi karena hal itu berarti kalau ada perubahan kebijakan terkait ganja, harus melalui undang-undang,"

Pemohon Legalisasi Ganja untuk Medis Minta Solusi Konkrit

Santi Warastuti mengatakan tetap akan berjuang untuk mengawal putusan itu untuk ditindaklanjuti, meskipun MK menolak permohonannya.

MK Minta Pemerintah Buat Kajian Ganja untuk Medis

Para pemohon ingin agar minyak cannabis (CBD oil) yang merupakan turunan dari narkotika jenis golongan 1 dapat dilegalkan untuk terapi. 

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU IKN

Sebelumnya, para pemohon mendalilkan persoalan bahwa pembentukan UU IKN tidak memiliki kejelasan tujuan. Sementara, MK menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Jaksa Kembali Menggugat Batas Usia Pensiun ke MK

Para pemohon menganggap kedua norma pada pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia