Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa daerah pemilihan dan jumlah alokasi DPR RI dan DPRD tingkat provinsi diatur oleh KPU RI.
Dalam sidang putusan tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan pengujian untuk DPR RI dan DPRD Provinsi yang dimohonkan tersebut diatur dalam peraturan KPU.
MAHKAMAH Konstitusi mengabulkan permohonan sebagian atas pengujian Pasal 40A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
Bahayanya, atas semua kelemahan itu, pembentuk UU melemparkannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dalih bahwa itulah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan perdebatan.
Dua dosen menguji ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen karena dianggap multitafsir dan dapat ditafisirkan sepihak.
karena sistem proporsional terbuka, anggaran pemilu terus naik setiap tahunnya antara lain untuk pengadaan surat suara, distribusi surat suara, dan rekrutmen petugas pemilu.
"Putusan MK tersebut menjelaskan tentang Pasal 240 ayat (1) sedangkan pencalonan DPD ada di Pasal 258. Jadi, dia berbeda,"
"KPU tidak perlu berkonsultasi dengan Komisi II DPR terkait dengan perintah keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak perlu tafsir," kata Junimart.
Diketahui, Mahkamah Konstitusi memutuskan eks narapidana koruptor dilarang maju sebagai calon anggota legislatif, jika belum lima tahun keluar dari penjara.
MK menegaskan pendampingan saksi oleh penasihat hukum (advokat) dalam pemeriksaan perkara pidana penting. Namun, materi dimaksud tidak tepat dimuat dalam Pasal 54 KUHAP.
Adapun Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Senin (28/11). Gazalba juga dikabarkan tengah mengajukan proses praperadilan ke PN Jakarta Selatan.
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Sebab, kata Adies, Arief Hidayat sudah menjabat dua periode sebagai Ketua MK.
Polemik mengenai pemberhentian hakim MK mencuat, setelah DPR sebagai lembaga pengusul mengganti Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah.
Sejumlah pihak menilai pencopotan Aswanto adalah langkah inkonstitusional yang mengganggu kemandirian hakim
Diketahui, Bupati Mandailing Natal menilai adanya perlakuan yang tidak sama bagi semua kepala daerah, khususnya terkait masa waktu menjabat.
Guntur Hamzah akan menduduki jabatan hakim MK menggantikan Aswanto yang diberhentikan DPR RI.
Diharapkan pemerintah dan DPR telah menyepakati dan menyetujui menyampaikan RUU revisi UU Cipta Kerja ke DPR paling lambat November 2023.
Aturan itu mengganti batas minimal umur orang yang ingin mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK dari 40 tahun menjadi 50 tahun. Batas maksimal umur masih sama yakni 65 tahun.
Mahkamah Konstitusi tidak bisa memaksa Dewan Perwakilan Rakyat RI ataupun pemerintah untuk memberikan keterangan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved