NEWSTICKER

Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Sistem Proporsional Terbuka, MK Siap Jaga Independensi
16/1/2023 12:55
Juru bicara MK Fajar Laksono menegaskan MK selalu siap dalam menjaga independensi, khususnya saat sidang.
Infonya ada Aksi Protes Rakyat pada 14 Februari 2023, Ini Ceritanya
14/1/2023 10:10
PULUHAN aktivis pimpinan masyarakat sipil dari berbagai elemen berkumpul di Gedung YLBHI Jakarta, Jumat malam (13/1), membahas sikap pemerintah yang nekad menerbitkan Perppu Ciptaker.
Perppu Ciptaker dan Pelecehan MK
14/1/2023 05:00
TERBITNYA Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) merupakan persoalan serius ketatanegaraan kita.
Eks Hakim MK Sebut UU KKR Sulit Dibuat Lagi
13/1/2023 23:47
Padahal, kehadiran beleid tersebut saat ini dinilai mendesak untuk menyelesaikan belasan kasus pelanggaran HAM
MAKI Ajak Masyarakat Gugat UU PPSK ke MK
12/1/2023 16:47
Boyamin berpendapat Polri harus tetap diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
MK Ingatkan KUHP Baru Berlaku Efektif 3 Tahun Setelah Diundangkan
12/1/2023 13:10
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan norma-norma dalam KUHP yang baru belum mengikat, karena belum efektif berlaku.
Kinerja DPR RI kembali ke Rubber Stamp?
11/1/2023 05:00
Undang-undang terakhir ini yang kemudian dijadikan dasar oleh pemerintah untuk mengeluarkan Perppu Ciptaker.
KPU Klaim Jaga Independensi dan Netralitas
10/1/2023 10:01
Delapan parpol tersebut sepakat menolak sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024 dan meminta KPU agar tak berpihak pada salah satu parpol.
Inkonstitusionalitas Perppu Cipta Kerja
09/1/2023 05:00
MEMIKIRKAN konstitusionalitas, dalam bahasa KC Wheare, setidaknya bisa didedahkan menjadi tiga sebagaimana tiga konsep bentuk konstitusi.
Aliansi Serikat Buruh Minta DPR Gunakan Hak Angket atas Perppu No. 2/2022 yang Melanggar Konstitusi
05/1/2023 21:50
PULUHAN pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menegaskan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker kudeta konstitusi RI
DPR Siap Pertahankan Sistem Proporsional Terbuka di MK
05/1/2023 13:40
Pemohon dalam uji materi sistem kepemiluan dinilai gagal memahami alur pemilu, sehingga petitum irasional, absurd, dan kacau.
Perppu Cipta Kerja Digugat ke MK
05/1/2023 10:54
Pemerintah beralasan Perppu dibutuhkan sebagai payung hukum lantaran UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.
Ketum Serikat Pekerja BUMN: Perppu UU Ciptaker Sudah Akomodasi Kepentingan Pekerja
04/1/2023 16:41
Menurut Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono, tuduhan kepada Menko Perekonomian bahwa dalang dari terbit Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sangat tidak mendasar.
Wacana Pencoblosan Partai, Peneliti BRIN Minta MK Konsisten
04/1/2023 10:32
Sebab, menurutnya perubahan sistem pemilu akan berdampak pada kericuhan di ruang publik
Penggugat Sistem Proporsional terbuka Tidak Berhak Catut NasDem
31/12/2022 14:10
Willy mengatakan status keanggotaan Yuwono di Partai NasDem telah berakhir pada 2019. Hal itu terlihat dari tak terdeteksinya Yuwono pada sistem digitalisasi keanggotaan partai.
Mungkinkah Pemilu 2024 Proporsional Tertutup?
30/12/2022 23:25
WACANA Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup mencuat setelah Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersuara, Kamis (29/12).
DPR: Ketua KPU Jangan Asal Bicara Soal Sistem Pemilu Legislatif
30/12/2022 19:18
Dia mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 23 Desember 2008 telah memutuskan menolak uji materi tentang sistem proporsional terbuka.
UU Cipta Kerja Diperbaiki Lewat Perppu
30/12/2022 15:15
"Beberapa pengaturan yang disempurnakan, itu yang utama terkait dengan ketenagakerjaan. Terkait dengan upah minimum alih daya,"
KPU Bakal Kaji Putusan MK Soal Aturan Dapil dan Jumlah Kursi DPRD
21/12/2022 10:14
"Langkah-langkah KPU yang akan dilakukan adalah yang pertama kami akan mempelajari putusan Nomor 80 tersebut terutama bagian pertimbangan mahkamah dan juga amar putusannya,"
Batalkan Pengangkatan Guntur Hamzah Sebagai Hakim MK
20/12/2022 23:20
Apabila tidak dibatalkan akan ada gugatan ke PTUN.