Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM dua pekan terakhir, pemberitaan terkait kebocoran data mulai menyeruak ke publik.
Tujuan tersebut tidak tercapai lantaran pelantikan kepala daerah berbeda-beda tergantung akhir masa jabatan.
KPU telah menyusun jadwal dan tahapan antara lain verifikasi pengurusan partai politik selama 30 hari dan durasi verfikasi faktual partai politik di provinsi kabupaten/kota selama 53 hari.
Adapun data Presiden Jokowi dalam sertifikat tersebut yakni NIK, tanggal lahir, nomor ID vaksinasi, tanggal vaksinasi pada 27 Januari 2021, hingga jenis vaksin yang digunakan.
Rentang waktu yang tinggal 2,5 tahun lagi diangap kurang cukup untuk menerapkan sistem rekapitulasi elektronik pemilu yang dikembangkan KPU.
Belajar dari pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya terjadi masalah terkait hak pilih, secara khusus jaminan hak memilih (right to be voters) belum tuntas.
"UU yang tidak berubah harus direspons cepat menyelesaikan peratuan teknis kepemiluan," ujar Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini
Ketua KPK Firli Bahuri juga telah memerintahkannya, namun kesempatannya belum ada.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) belum bisa mengakomodir pemilih tanpa KTP elektronik pada pemilu mendatang.
Program tersebut fokus pada pendidikan pemilih di daerah dengan partisipasi masyarakat rendah, rawan konflik, potensi pelanggaran pemilu tinggi dan rawan bencana alam.
Hal itu tecermin pada riset Puskapol Fisip UI, yang menyatakan keterpilihan perempuan sebagai komisioner KPU RI dan Bawaslu RI masih tergolong rendah.
Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan kewenangan perubahan UU ada pada pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU.
Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU dalam menyelengarakkan pemilu dan pemilihan taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
Skenario yang dimaksud ialah pemilu dalam kondisi pandemi covid-19 dan pemilu dalam situasi normal. Hal itu untuk mengantisipasi risiko jika pandemi belum berakhir.
Saat ini ada sejumlah draf atau rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang tengah disiapkan di antaranya PKPU tentang Program, Tahapan, dan Jadwal baik untuk Pemilu maupun Pilkada 2024
Pasalnya, kata Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari, hingga saat ini belum ada kepastian kapan pandemi akan berakhir.
Saan menjelaskan bahwa Komisi II menyadari KPU membutuhkan waktu lebih banyak untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024.
Tujuannya agar penyelenggara punya cukup waktu mempersiapkan pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 yang kompleksitasnya lebih tinggi dibanding pemilu sebelumnya.
Menurut anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, teknik pemberian suara dengan menuliskan nomor calon, sudah pernah dipraktikan dalam sejarah kepemiliuan di Indonesia.
Firli mengatakan lembaganya terus berupaya mencari keberadaan tersangka Harun bekerja sama dengan beberapa pihak.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved