Berita Terbaru Komnas Ham Hari Ini

RUU PKS Mesti Dilanjutkan

Banyak pihak menyesalkan RUU PKS tidak masuk prolegnas. Pasalnya, RUU itu untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.

Menyoal Keraguan Gelaran Pilkada 2020

Pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini belum difasilitasi prosedur kesehatan yang jelas pada setiap tahapan

Komnas HAM: Pengungkapan Kasus Novel Baswedan Cacat Proses

Komnas HAM menilai kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, merupakan kejahatan luar biasa, terorganisir dan sistematis.

Penyelidikan Kasus Paniai Profesional

Komnas HAM sudah memeriksa 26 orang saksi, meninjau dan memeriksa TKP di Enarotali, Kabupaten Paniai.

Utamakan Edukasi dibanding Penegakan Hukum saat New Normal

Ketua Komnas HAM setuju TNI terlibat dalam kondisi darurat karena fasilitas lengkap dan SDM terlatih tapi tidak untuk penegakan hukum.

Pelibatan TNI di Terorisme tidak Tepat

Ia juga menyarankan DPR untuk menolak rancangan perpres yang diajukan pemerintah pada awal Mei lalu.

Komnas HAM: Perpres Terorisme Tak Boleh Lampaui UU

"Perpres-kan turunan dari UU. Isinya tidak boleh melampaui UU yang memerintahkan adanya Perpres itu. Pelibatan militer harus dalam kapasitas mendukung langkah penegakan hukum."

Adopsi Protokol Covid-19 di Pilkada

Partisipasi pemilih akan turut dipengaruhi mekanisme pelaksanaan pilkada, khususnya di daerah yang masih menerapkan PSBB.

Survei: 70,8% Masyarakat Setuju Sanksi bagi Pelanggar Imbauan

Choirul mengatakan data tersebut menunjukkan sebenarnya mayoritas masyarakat telah memiliki kepedulian besar pada upaya penyebaran covid-19.

Komnas HAM Minta Jokowi Cepat Keluarkan Perppu Penundaan Pilkada

Perppu dianggap dapat memberikan kepastian hukum terkait waktu penundaan pilkada sebab ada masalah kesehatan masyarakat yang mengancam

Polisi Diminta tidak Langgar HAM Saat Tegakkan Aturan PSBB

"Komnas HAM masih mencatat adanya beberapa peristiwa yang berpotensi melanggar HAM, khususnya kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran."

Komnas HAM Soroti Fenomena Kriminalitas Selama Pandemi

Selain itu, Komnas HAM mengevaluasi tata kelola pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19.

Panglima TNI dan Kapolri Diminta Turun Tangan

KOMNAS HAM mendesak Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis untuk turun tangan

Penegakan Hukum Selama PSBB Diharapkan Dilakukan Secara Humanis

Komnas HAM juga tidak menginginkan adanya tindakan kekerasan oleh oknum penegak hukum kala menertibkan masyarakat pada pelaksanaan PSBB.

Komnas HAM Sayangkan Dualisme Kebijakan Pemerintah dalam PSBB

Kebijakan yang tidak selaras itu adalah soal bisa tidaknya ojek daring mengangkut penumpang.

Pandemi Covid-19, Komnas HAM Soroti Kepadatan di Penjara

Masih ada sekitar 235.000 narapidana yang ada di wilayah seperti DKI Jakarta, dan sekitarnya yang berada di lapas. Sementara kapasitas lapas hanya mampu menampung 170.000 narapidana.

Pengesahaan RKUHP Diminta Ditunda

Penundaan pengesahan RKUHP di tengah pandemi juga menyangkut aspek lain, di antaranya akan ada masalah dalam proses legislasi.

Komnas HAM Desak Bebaskan Tahanan Hindari Penyebaran Covid 19

Penangguhan penahanan supaya lapas tidak penuh. 

Komnas HAM Anggap Lockdown sudah Tepat Dilakukan Saat ini

"Karantina wilayah terbatas untuk daerah yang sudah dikategorikan daerah merah (red zone) sebagai upaya untuk mencegah penyebaran covid-19."

Komnas HAM: Sanksi Denda untuk Pelanggar Physical Distancing

Komnas HAM  menyarankan pemerintah menerapkan sanksi denda dan kerja sosial bagi pelanggar ajakan physical distancing (jaga jarak fisik) untuk menekan penyebaran virus korona.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia