Berita Terbaru Kemendagri Hari Ini

Mendagri Ajak Pemda dan Pengusaha Gunakan Produk Dalam Negeri

Mendagri Tito Karnavian mengajak pemda dan pengusaha penyedia barang dan jasa untuk mempercepat penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Pembangunan Kepemudaan Harus Berkolaborasi dan Libatkan Sektor Lain

Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan dengan mengacu kepada Rencana Aksi Nasional (RAN).

Genjot Realisasi APBD, Kemendagri Bantu Deteksi Masalah Kota Cilegon

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni ingatkan Kota Cilegon untuk mempercepat realiasi APBD.

Di Hari Lahir Kemendagri, Mendagri Lantik Kasat Manggala dan Kasat Binlat IPDN

MENDAGRI Tito Karnavian melantik Kombes Pol Singgamata sebagai Kasat) Manggala Praja dan Kombes Pol John Carles Edison Nababan sebagai Kasat Binlat IPDN.

4 Pesan Mendagri di Wilayah Perbatasan Indonesia

Mendagri juga memberi empat catatan pesan untuk semua pihak.

Kemendagri: APBD 2023 Alokasikan Anggaran Pendidikan Agama dan Keagamaan

Perhatian Pemerintah Daerah dalam layanan pendidikan masyarakatnya sangat penting, baik layanan pendidikan umum maupun pendidikan agama dan keagamaan.

Kemendagri dan Pemda Sinkronisasi Pencapaian Penanggulangan Bencana

Beberapa daerah juga belum mengutamakan pelaksanaan kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM), banyak daerah yang memilih melaksanakan kegiatan non-SPM .

Mendagri Desak Pemda Percepat Realisasi Belanja

Mendagri Muhammad Tito Karnavian terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

PB IDI: Pemenuhan Jumlah Dokter Perlu Libatkan Kemendagri dalam SKB

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengakui bahwa saat ini Indonesia memang mengalami kekurangan tenaga dokter.

Ditjen Bina Adwil Kemendagri Monitor dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran 

Tujuannya untuk menerapkan tertib administrasi dan memitigasi risiko adanya temuan serta monitoring dan evaluasi terhadap kualitas kinerja pelaksanaan anggaran berdasrkan IKPA.

Mee Bu Gateing, Jurus Bireuen Melawan Stunting

AGENDA percepatan penurunan stunting membutuhkan kepemimpinan pemimpin daerah dalam menelurkan regulasi yang inovatif agar angka stunting bisa diturunkan hingga 14% pada 2024 mendatang.

Kepmendagri Tengah Susun Pemberian dan Pemutakhiran Kode DOB

Pemberian dan Pemutakhiran Kode, dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkannya Undang-Undang Daerah Otonom Baru (DOB)

Sambangi Kalbar, Kemendagri Bahas Penyerapan Realisasi Anggaran Rendah

Selain Kalbar, kunjungan kerja juga dilakukan di beberapa daerah untuk mengasistensi dan menggenjot realisasi anggaran yang masih rendah.

Mendagri Minta Kepala Daerah Pantau Harga Pangan Lewat TPID

Apabila ditemukan kenaikan harga bahan pangan yang signifikan, pemda diimbau melapor dan mengecek penyebab kenaikan harga.

Irjensus Kemendagri Asistensi Penyerapan Anggaran 2022 Sulteng

Diharapkan pemerintah daerah bisa mempercepat penyerapan anggaran 2022

Paham Maybrat Rawan Konflik, Mendagri Diminta Cermat Tentukan Penjabat Bupati Maybrat

Orang yang dipilih sebagai Penjabat Bupati adalah orang yang sungguh-sungguh memahami situasi sosial politik yang ada di Kabupaten Maybrat

Kemendagri Lakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja DPMPTSP di Daerah

Kemendagri telah melakukan Rapat Implementasi Sistem E-Monev PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang dihadiri Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi,

Kemendagri Gaungkan Net Zero Emission Lewat Podcast

"Pemerintah memiliki target pada tahun 2060 kita sudah menggunakan energi yang bersih yang emisi karbonnya rendah," ujar Djarot.

Kemendagri Gagal Transparan dalam Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Kemendagri seolah-olah menjadikan pengangkatan Pj kepala daerah sebagai proses birokratis biasa. Padahal, proses tersebut menyangkut nasib masyarakat di suatu wilayah.

Realisasi DOB Papua, MRP Desak Pemerintah Antisipasi Gejolak Antarwarga

"Jika Pemerintah ingin menunjuk pejabat sementara gubernur maka sebaiknya sosok tersebut merupakan orang asli Papua (OAP),"

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia