Mendagri Ajak Pemda dan Pengusaha Gunakan Produk Dalam Negeri

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemda dan pengusaha penyedia barang dan jasa untuk mempercepat penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Hal ini, ditegaskan saat membuka secara resmi pameran Apkasi Procurement Network (APN) 2022 yang berlangsung di Hall A1, Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (24/08). 

“Pertama saya sangat mengapresiasi langkah Apkasi yang menyelenggarakan event ini. Juga kepada LKPP yang sudah membuat sebuah platform dan toko daring e-katalog yang ini tentu akan mempermudah proses lelang, mengurangi tindak pidana korupsi, dan tentu poin utamanya adalah untuk meningkatkan produksi dalam negeri,” kata Tito Karnavian.

Tito juga menambahkan bahwa selain kampanye ajakan bangga produk dalam negeri perlu adanya langkah-langkah kongkrit dengan sedikit ‘memaksa’ khususnya pemerintah daerah dan BUMN.

“Tugas saya sebagai Mendagri tentuk mendukung strategi yang telah dikembangkan oleh LKPP dan mendorong kepada pemerintah daerah agar minimal 40% dari belanja barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri,” katanya.

Baca juga: Genjot Realisasi APBD, Kemendagri Bantu Deteksi Masalah Kota Cilegon

Bentuk langkah kongkrit ‘memaksa’ ala Mendagri ini akan diterapkan pada saat mereview Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana kalau tidak melampirkan pembelian 40% produk dalam negeri itu, Kemendagri akan menolaknya dan diminta untuk melakukan revisi ulang.

Tito juga mengajak 3 asosiasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan 3 asosiasi DPRD provinsi/kabupaten/kota untuk memiliki visi yang sama dalam hal gerakan nasional penyerapan PDN ini. 

“Ini momentum bagi kita semua di tengah situasi global yang tidak menentu, dimana kita dihantui bayang-bayang krisis yang melanda hampir semua negara di dunia, maka salah satu strategi kita adalah menggunakan produk dalam negeri, memproduksi sebanyak mungkin di dalam negeri sendiri," jelas Tito.

"Dan jangan tergantung dengan produk-produk dari luar negeri, libatkan para UMKM dan pengusaha nasional dan dari sisi pemerintah kami mendorong penggunaan 40% APBD untuk bisa dibelanjakan dengan produk dalam negeri,” kata Mendagri. 

Hal ini diamini Ketua LKPP Abdullah Azwar Anas bahwa sudah saatnya kini Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah makin dipermudah aksesnya.

“Caranya sesuai dengan arahan Presiden dan Mendagri bahwa proses bisnis penayangan produk di e-Katalog Pemerintah dari sebelumnya harus melalui 8 tahapan, sekarang dipangkas melalui proses hanya 2 step saja," jelasnya.

"Hal kedua, e-Katalog lokal ini akan mempermudah pemerintah daerah dan pengusaha lokal di daerah untuk saling mengakses. Ketiga, kami sudah mulai membekukan produk-produk luar negeri yang sudah ada substitusi produk lokalnya dan hingga saat ini sudah lebih dari 13 ribu jenis produk luar negeri,” katanya.

Ia juga menambahkan pihaknya juga melaporkan ke Mendagri beberapa pemerintah kabupaten/kota mana yang e-Katalog lokalnya sudah jalan dan mana yang belum. 

Sebelumnya Ketua Umum Apkasi, Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam sambutannya menekankan para kepala daerah di bawah naungan Apkasi sangat mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2020

Greakan itu bertujuan mendorong peningkatan jumlah usaha mikro  kecil dan menengah (UMKM) atau industri kecil dan menengah  (IKM) termasuk pelaku ekonomi kreatif yang masuk dalam ekosistem  digital.

Sampai saat ini sudah hampir 19 juta UMKM yang masuk ekosistem digital dan ditargetkan akan mencapai 30 juta pada tahun 2024.

Sutan Riska menambahkan, gelaran APN 2022 ini merupakan inisiatif Apkasi sebagai ajang mempertemukan end user barang/jasa dengan para penyedia barang/jasa pemerintah agar tahap perencanaan anggaran dan persiapan PBJ Pemerintah dapat dilaksanakan secara baik.

Selain itu, dengan kegiatan ini, pemerintah daerah dapat melihat secara langsung kualitas barang-barang yang ditawarkan dan tidak sebatas hanya melihat melalui e-Katalog. 

“Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat menghindari perusahaan-perusahaan fiktif penyedia barang/jasa. Sedangkan bagi para penyedia barang/jasa, kegiatan ini dapat dikatakan sebagai one stop promotion and information," kata Sutatn.

"Selain expo, kegiatan ini juga akan menggelar Forum-Forum yang berhubungan dengan PBJ Pemerintah dengan menghadirkan narasumber yang kompeten seperti dari Kemendagri, LKPP, BPK, Kemenperin dan lainnya,” imbuh Bupati Dharmasraya ini. 

Tak lupa, Sutan siap mengimbau dan mendorong agar seluruh anggota Apkasi dengan dukungan LKPP agar pemerintah kabupaten yang belum memiliki e-Katalog lokal dapat segera merealisasikannya.

“Mari manfaatkan forum-forum yang ada di APN 2022 ini bisa berinteraksi langsung dengan narasumber dan juga bisa berkonsultasi langsung dengan LKPP mengenai proses pembuatan e-Katalog daerah,” tukasnya. (*)

Keterangan foto kiri-kanan:
Sekjen Apkasi Adnan Purichta Ichsan (Bupati Gowa), Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas, Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan (Bupati Dharmasraya), Putri Otonomi Indonesia 2022 Gresita Siahaan.