Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INSPEKTUR Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir Balaw bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Kunjungan kerja itu dilakukan untuk membuka ruang diskusi terkait penyerapan realisasi anggaran yang masih rendah di wilayah itu.
"Berkaitan dengan perintah Bapak Mendagri, kami ke sini atas petunjuk Bapak Presiden yang sudah tiga kali rapat kabinet terbatas. Beliau masih mengeluhkan tentang penyerapan anggaran di daerah yang rendah," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (10/8).
Selain Kalbar, lanjut Tomsi, kunjungan kerja juga dilakukan di beberapa daerah untuk mengasistensi dan menggenjot realisasi anggaran yang masih rendah. "Kita bisa berdiskusi bersama bertukar pikiran mencari solusi yang terbaik untuk bisa terlaksana percepatan penyerapan anggaran yang baik dan tepat sasaran," tuturnya.
Tomsi menjelaskan, realisasi anggaran berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi. Dengan demikian, realisasi anggaran yang rendah akan menghambat pemulihan ekonomi. Hal ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang tengah memacu pemulihan ekonomi dari segala sisi usai terpukul pandemi covid-19. "Kalau penyerapannya rendah, pemulihan ekonomi juga akan sangat berpengaruh," beber Tomsi.
Sebagai tambahan informasi, forum tersebut menjadi ajang diskusi, bertukar pikiran, hingga mencari solusi untuk mengakselerasi realisasi anggaran. Kepala daerah diberikan kesempatan secara langsung untuk menjelaskan kondisi riil di lapangan terkait kendala dalam merealisasikan anggaran. (OL-14)
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
"Jangan ada nafsu berlebihan untuk mengeluarkan anggaran karena sebetulnya kalau enggak habis masih bisa dipakai. Apalagi kalau diselewengkan untuk agenda politik, janganlah."
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved