Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk menggerakkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan.
Tujuannya, memantau harga pangan dan laju kenaikan harga barang pokok. Menurut Mendagri, wali kota berperan penting dalam mengendalikan inflasi di daerah. Sebab, sebagian besar masyarakat bermukim di wilayah kota.
“Political will (kemauan politik) saja sudah bagus. Kalau mau turun langsung ke teknis, memberikan penjelasan dan memberikan arahan kepada Tim TPID dan Satgas Pangan, jempol dua,” ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (10/8)
Apabila ditemukan kenaikan harga yang signifikan, pemerintah daerah (pemda) diimbau melapor dan mengecek penyebab kenaikan harga. Jika kenaikan harga akibat kurangnya suplai, pemda dapat memetakan penanganan. Pemda perlu mencari cara, termasuk bekerja sama dengan daerah lain yang stoknya berlimpah.
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) bisa membuat grup di aplikasi Whatsapp. Melalui grup tersebut, lanjut Mendagri, para kepala daerah dapat mengetahui harga suatu komoditas di daerah lain. Termasuk, membandingkannya dengan produksi daerahnya sendiri.
Dirinya berharap pemda dapat memetakan penyebab inflasi yang bisa diakibatkan persoalan distribusi. Misalnya, karena tindakan penimbunan. Kerja sama juga bisa dengan melibatkan aparat keamanan, hingga penegak hukum. Namun, Tito meminta pemda melakukan pendekatan persuasif kepada pihak yang diduga melakukan penimbunan.
“Kalau seandainya persuasif enggak bisa, ya koersif, penegakan hukum,” pungkas Tito.(OL-11)
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Pemerintah melalui Bapanas membangun kios pangan di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya sinergis dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Harga pangan yang relatif stabil di level tinggi telah mengikis daya beli masyarakat. Kondisi itu akan semakin buruk jika ke depan ada kenaikan biaya lain.
Komoditas seperti jagung yang memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian nasional.
Satgas Pangan Polri menyarankan agar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tingkatkan pasar murah dalam menjaga stabilisasi harga jelang Idul Fitri.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan siklus panen di sejumlah daerah penghasil beras memberi harapan untuk menstabilkan harga di pasaran yang saat ini fluktuatif.
Jaminan ketersediaan stok kebutuhan pokok mesti disertai dengan stabilitas harga untuk meredam kekhawatiran masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved