Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Menurut Adhie, pilkada langsung yang memakai 'resep UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah' adalah 'malapraktek politik' paling merugikan rakyat Indonesia.
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDIP Arif Wibowo menyebut otoritas pembentukan DOB yang definitif sepenuhnya berada pada pemerintah.
Saat ini, penyelidikan ihwal desa fiktif yang diduga menerima anggaran dana desa itu belum membuahkan hasil.
Saat ini, penyelidikan ihwal desa fiktif yang diduga menerima anggaran dana desa itu belum membuahkan hasil.
Tiga desa fiktif di Konawe yang mendapat bantuan ialah Desa Ulumeraka di Kecamatan Lambuya, serta Desa Uepay dan Morehe di Kecamatan Uepay.
Kemendagri membuka 370 formasi yang terdiri dari 10% untuk cumlaude, 2% disabilitas, 2 formasi untuk putra dan putri Papua serta Papua Barat, dan 324 formasi umum
Menurut Bahtiar, suatu wilayah yang ingin menjadi daerah pemekaran atau desa baru harus melalui proses yang tidak instan dan memakan waktu yang cukup lama.
Kemendagri pun ingin menyerap semua masukan untuk proses revisi UU tersebut termasuk dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Direktur Jenderal Otomoni Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan revisi itu dilakukan agar pengawas bisa menemukan fakta yang jelas di lapangan
Akmal menjelaskan perbedaan pandangan mengenai total anggaran untuk Pilkada Serentak 2020 bisa segera tuntas jika kedua pihak saling memahami.
"Tim investigasi Kemendagri sudah turun ke lapangan. Tim dari Kemendagri berkoodinasi dengan polada dan polres setempat. Jumlahnya masih menunggu tim lapangan," kata Akmal Malik
Mendagri menegaskan, jika ada pemda yang melakukan kerja sama dengan ormas melalui jalur pembinaan, bentuk kerja sama itu tidak boleh merugikan kepentingan pengusaha.
Tito mengatakan, jika ada pemda yang melakukan kerja sama dengan ormas melalui jalur pembinaan maka bentuk kerja sama tersebut tidak boleh merugikan kepentingan pengusaha.
Mendagri menghimbau agar gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan penertiban pengelolaan perparkiran di daerah.
Jika tidak, lima daerah tersebut dikhawatirkan akan mengalami kendala dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan Pilkada nantinya.
Menurutnya, PP Nomor 18 Tahun 2016 kurang efektif sepeti macan ompong. Namun, bila sekarang inspektorat dinaikan posisinya satu tingkat ke atas kepala daerah akan lebih baik.
Insp[ektorat diharapkan dapat lebih independen, efektif dan optimal dalam mengawasi perangkat daerah
Ia mengatakan perbedaan pandang antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hambatan utama dari pelaksanaan pembangunan.
Jajaran Kementeroan Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan turun langsung untuk memastikan hal itu teralisasi di semua pemerintah daerah.
Kampanye pencegahan stunting erat kaitannya dengan Program Prioritas Nasional karena berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved