Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERAN Dalam Negeri (Kemendagri) tengah melakukan investigasi mengenai desa fiktif yang mendapatkan manfaat dana desa. Sejauh ini baru empat dari 56 desa abal-abal yang tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah desa seperti jumlah penduduknya yang kurang dari laporan kepada pemerintah daerah dan pusat.
"Tim investigasi Kemendagri sudah turun ke lapangan. Tim dari Kemendagri berkoodinasi dengan polada dan polres setempat. Jumlahnya masih menunggu tim lapangan," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik usai mendampingi Mendagri Tito Karnavian menerima kunjungan APPSI di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/11).
Baca juga: Istana Terus Kumpulkan Informasi Desa Fiktif
Menurut dia, Kemendagri telah mengantongi data sementara dari laporan desa fiktif yang berjumlah 56 desa. Namun berdasarkan penelusuran sementara desa abal-abal baru terdeteksi sebanyak empat desa.
"Infornya kan 56 ya tapi informasi yang kita dapat dari Dirjen Desa hanya empat desa. Fiktifnya karena jumlah penduduk tidak sesuai yang digambarkan (dalam laporan kepada pemerintah daerah dan pusat). Jadi bukan fiktif desanya tidak ada namun penduduknya tidak sesaui," terangnya.
Meski demikian, ia mengatakan akan menunggu hasil investigasi oleh tim Kemendagri dengan pihak kepolisian untuk mengungkap secara utuh duduk perkara desa fiktif. "Karena dasar membentuk desa tidak ada patok jumlah penduduk. Jadi yang penduduk sedikit (bisa menjadi desa) tapi ya biarlah tim yang nantinya melaporkan," pungkasnya. (OL-8)
KPK memaparkan 10 modus korupsi yang kerap terjadi di daerah, mulai dari suap pengadaan barang dan jasa hingga jual beli jabatan di lingkungan ASN.
ABPEDNAS gelar Jaga Desa Awards 2026 di Jakarta sebagai apresiasi transparansi tata kelola keuangan desa dan sinergi dengan Kejaksaan RI.
Transformasi digital desa melalui platform DIGIDES terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa 2026.
Penurunan kemiskinan di Indonesia melambat. Simak analisis mengapa kepemimpinan ekosistem dan tata kelola lebih krusial daripada sekadar besaran anggaran.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama, menilai pemanfaatan dana desa untuk pengendalian tuberkulosis (TB) tetap relevan dan tepat sasaran.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved