Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan RUU BPIP hanya mengatur tugas, wewenang dan fungsi pembinaan ideologi pancasila, tanpa ada pasal-pasal yang sensitif
Pancasila menjadi filter infiltrasi pengaruh globalisasi dan derasnya arus informasi yang dapat merusak tatanan nilai-nilai.
"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP. Kami minta cabut rancangan aturan tersebut."
Jika kewenangan dalam pembinaan Pancasila hanya diatur perpres, itu berarti menyerahkan Pancasila pada kemauan politik presiden.
Yang lebih penting saat ini adalah penguatan pada penerapan Pancasila. Khususnya terkait dengan sila kelima, yang adalah perwujudan kejahteraan sosial.
Langkah pengaturan soal pembinaan ideologi Pancasila dalam undang-undang dinilai sebagai langkah tepat, termasuk mengubah nama RUU.
Pengaturan PIP dalam UU harus dipastikan guna meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Bukan menjadikan Pancasila sebagai alat kekuasaan pemerintah.
Setidaknya ada dua opsi yang bisa ditempuh sesuai mekanisme aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Tidak perlu menunggu 60 hari. Terlalu lama. Jika DPR tidak segera mengambil keputusan, aksi-aksi massa akan terus terjadi.”
Salah satu alasan penolakan ialah tidak masuknya Tap MPRS/XXV/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai konsideran.
"Pak SBY menurut saya jangan juga cuma lempar isu. Kalau ada yang diketahui silahkan sampaikan saja ke publik jangan disimpan-simpan juga."
Salah satunya, sudah disepakati pasal mengenai Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP untuk dihapus.
Lantaran RUU tersebut merupakan inisiatif DPR, Mahfud menyatakan kelanjutannya berada di tangan parlemen bukan pada pemerintah.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Presiden Jokowi telah mempelajari RUU itu. Hasilnya, pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU tersebut.
Kepada purnawirawan TNI/Polri, Presiden berkomitmen untuk menutup pintu bagi paham-paham lain yang mengancam, terutama komunisme, tumbuh di Tanah Air.
Pemerintah memiliki komitmen penuh untuk menutup pintu terhadap paham-paham lain terutama komunisme untuk dijalankan di Tanah Air.
Purnawairawan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Purnawirawan ingin Pancasila tidak tercabik-cabik oleh paham yang merusak Pancasila, seperti liberalisme, komunisme dan radikalisme
PAN tidak keberatan apabila pandangan fraksi- fraksi dibuka ke publik. Dengan demikian, akan terlihat pihak yang menolak RUU tersebut.
Kesalahan dalam RUU HIP tidak hanya per pasal, tetapi juga per kalimat. Rumusan norma sebisa mungkin harus menghindari ambiguitas dan multiinterpretasi.
"Kalau alasannya untuk memperkuat BPIP. Buat saja RUU BPIP. Pancasila jangan didistorsi dengan RUU HIP. Pancasila sudah ada dalam pembukaan UUD NRI 1945 (konstitusi)."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved