Berita Terbaru Hukum Hari Ini

Omnibus Law Harus Perhatikan Kualitas UU

Feri menyebut waktu pengerjaan 100 hari dikhawatirkan bisa merusak kualitas UU yang disatukan tersebut

ST Burhanuddin Akan Lanjutkan Program TP4 yang Digagas Prasetyo

Program  Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan (TP4)  dinilai efektif sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Yenny Wahid Luncurkan Islamic Law Firm (ILF)

Menurut Yenny Wahid, ILF akan bisa secara optimal mengambil peran dalam upaya menuju semangat kebangkitan umat Islam.

Perluas Wawasan, Calon Hakim Kunjungi BANI

Sebanyak 43 orang peserta Program PPC Terpadu Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia mengunjungi kantor  Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta pada Kamis (24/10).

Kemenkumham Kembangkan Rencana Aksi Hukum dan HAM dengan Jepang

Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto dalam keterangan resmi menyambut baik pelaksanaan kerja sama di antara kedua belah pihak.

Proses Hukum Karhutla Berlanjut

Berkas perkara dengan 8 tersangka dari korporasi, yang 6 di antaranya dari perusahaan asing, masih dilengkapi.

Hasil Mediasi tidak Ada Pertentangan soal Norma

HASIL sidang pemeriksaan penyelesaian sengketa per-aturan perundang-undangan yang diajukan PT Bongka Nova Energi ke Kementerian Hukum dan HAM ditolak.

Semua Harus Jadikan Hukum sebagai Panglima

ALUMNI Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dari berbagai angkatan memberikan pernyataan sikap atas perkembangan terkini mengenai situasi hukum dan politik di Indonesia.

Program Bela Negara Punya Payung Hukum

Pertahanan negara suatu bangsa merupakan cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan kedaulatan serta keutuhan negara menyangkut keselamatan bangsa

Dukun Penipu bakal Dipidana dalam RKUHP

"Yang dipidana adalah orang yang menyatakan dirinya punya kekuatan gaib yang bisa mencelakaan orang pake magic sebagai penghasilan," ujar Muladi.  

Pasal Penghinaan Presiden Berlaku jika Hina Pribadi

Penghinaan di sini bukan pada jabatannya namun pada merendahkan martabat pribadi

Perzinahan dan Kumpul Kebo tetap Delik Aduan

Pasal ini membutuhkan pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan dan dapat ditarik kembali.

Proyek Reklamasi Pulau M Batal Demi Hukum

Sebagaimana diketahui, gugat-an PT Manggala Kridha Yuda atas Pulau M merupakan salah satu dari empat gugatan lainnya yang dihadapi Pemprov DKI terkait kebijakan reklamasi.

DPR Kukuh Sertakan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Pasal ini banyak dikritik pegiat demokrasi karena dinilai membonsai demokrasi

Sejumlah Importir Langgar Aturan Post Border

Barang-barang yang dimusnahkan terdiri dari lampu swaballast, kertas dinding dan kertas rekam sebanyak dua kontainer bernilai sekitar Rp1 miliar.

Memerangi Korupsi dari Hulu

Penegakan hukum efektif apabila tidak sekadar mengedepankan penindakan, tetapi juga pencegahan.

MA Gandeng Peradi Sosialisasikan E-Litigasi

Saat ini seluruh pengadilan dari level Mahkamah Agung hingga di bawahnya sudah menyiapkan sarana prasarana sudah, termasuk pelatihan SDM.

Referendum Dalam Persepektif Hukum Internasional

Hukum internasional tidak mengenal referendum bagi wilayah yang sudah merdeka.

Presiden Berharap Terobosan Ketatanegaraan di Era Digital

Menurut Presiden, hukum tata negara perlu memberi ruang-ruang terobosan dan mendorong inovasi.

Soal Hukum Kebiri, Ahli Hukum Pidana : Harus Dilaksanakan

Hukuman kebiri merupakan putusan pidana yang berkekuatan tetap sehingga wajib untuk dipatuhi.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia