NEWSTICKER

Berita Terbaru Hukum Hari Ini

Hukuman Kebiri Bisa Munculkan Dendam Pelaku Kejahatan Seksual
26/8/2019 20:31
"Setelah dia keluar, bayangkan dendam yang dia punya ke negara. Tidak ada keinginan untuk membuat dia menjadi manusia yang lebih baik," ungkap Erasmus di Kantor YLBHI.
MA Minta Pemerintah Bayar Kerugian Kerusuhan Maluku Rp3,9 T
19/8/2019 16:53
Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, mengatakan dalam putusan itu pemerintah diwajibkan untuk membangun kembali kondisi yang terjadi kerusakan atau dilakukan perbaikan.
Produk Hukum Diskriminatif Ditinjau Ulang
14/8/2019 08:20
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diminta segera membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional (BPLN).
APHTN-HAN Gelar Konferensi Nasional Bertema Kabinet Presidensial
07/8/2019 21:28
Konferensi yang akan diikuti sekitar 250 akademisi hukum tata negara dari seluruh Indonesia itu akan mengambil tema "Memperkuat Kabinet Presidensial Efektif.”
Kepailitan dan PKPU Momok bagi Pelaku Usaha
31/7/2019 21:10
Adapun kreditur sendiri, khususnya kreditur separatis selaku pemegang jaminan, haknya sudah ditutup dan dijamin apabila debitur wanprestasi.
Pengamen Korban Salah Tangkap Berharap Dapat Ganti Rugi
30/7/2019 09:59
Empat pengamen yang salah tangkap dan mendekam selama tiga tahun di penjara bisa mendapat keadilan.
REQ Space Ciptakan Ruang Bersama Untuk Masyarakat Melek Hukum
29/7/2019 21:16
Berangkat dari kekhawatiran terhadap anak muda yang kerap tersangkut soal hukum, akibat buta hukum REQ Space berupaya melahirkan generasi melek hukum.
Jelang Sidang Praperadilan, Pengacara Kivlan Zen Dimasalahkan
26/7/2019 19:45
Tersiar kabar, sebelumnya Tonim tercatat dengan NAI (Nomor Advokat Indonesia): 012.02924/ADV-KAI/2012. Namun telah dinyatakan habis masa berlakunya (expired).
Kasus Mengendap, Kejagung Diminta Proses Jajaran Kejati Sulsel
24/7/2019 19:27
Berkas perkara sudah P21 dari Polda Sulsel. tapi Kejati Sulsel tidak juga melimpahkan perkara ke pengadilan
KLHK Siapkan Bukti Baru Kasus Karhutla
24/7/2019 06:00
MESKI belum secara resmi menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mempelajari pemberian novum
Bappebti Setop Seminar Pialang Berjangka Ilegal
22/7/2019 14:15
Bappebi didampingi oleh Korwas PPNS Polda DIY menghentikan acara seminar tidak memiliki izin dari Bappebti pada Minggu (21/7). Penghentian seminar itu terjadi sekitar pukul 17.17 WIB.
Ombudsman Duga Ada Potensi Maladministrasi Kasus Baiq Nuril
17/7/2019 14:20
Ombudsman RI akan melakukan proses kajian hukum mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan penuntutan hingga putusan terkait kasus Baiq Nuril dan serupa
Gugatan Prabowo-Sandi ke MA Tidak Pengaruhi Pelantikan Presiden
11/7/2019 20:10
Wahyu mengatakan ikhwal munculnya gugatan kasasi kedua Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Agung (MA) terkait Pilpres 2019 agar ditanyakan kembali ke kubu yang bersangkutan.
Yusril Yakin MA akan Kembali Tolak Kasasi Prabowo-Sandi
09/7/2019 21:28
Yusril yakin MA akan menyatakan NO (niet ontvanklijk verklaard) sekali lagi, atau menolak Permohonan ini seluruhnya.
Kasasi Prabowo-Sandi soal TSM Akan Rancu Jika MA Meneruskan
09/7/2019 18:39
Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan bahwa rancu apabila MA meneruskan laporan tersebut.
Kuasa Hukum Kivlan Zen Ajukan Pergantian Hakim
09/7/2019 13:38
Pengajuan surat dari kuasa hukum akan diberikan kepada ketua pengadilan hari ini.
Kasus Novel Baswedan Diharapkan Ada Titik Terang
09/7/2019 13:02
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia bertemu Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Eddy Pramono.
KY Beri Sanksi Berat pada 3 Hakim dan Satu Diberhentikan
08/7/2019 21:29
Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menyatakan 3 orang hakim menerima sanski berat. Ada satu hakim yang diberhentikan secara tidak hormat.
Komisi Yudisial Jatuhkan Sanksi kepada 58 Hakim
08/7/2019 15:08
Jika dibandingkan dengan semester 1 2018, jumlah sanksi yang diputushan KY tahun ini lebih banyak.
Pansel Loloskan 77 Peserta Calon Komisi Kejaksaan RI
08/7/2019 13:41
Calon-calon Komisioner yang terpilih diharapkan dapat melakukan tugas sebagai Komisioner sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2004.