Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Yudisial (KY) telah memutuskan penjatuhan sanksi kepada 58 hakim yang dinyatakan terbukti melanggar kode etik. Hal tersebut merupakan hasil pemeriksaan pada semester pertama 2019, yakni dari Januari hingga Juni.
"Sudah 58 orang hakim yang diputuskan terbukti melanggar kode etik. Untuk pelaksanaan pengenaan sanksinya akan disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk pelaksanaan sanksinya," ujar Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Sukma Violetta dalam konferensi persnya, di Gedung KY, Jakarta, Senin (8/7).
Dari 58 putusan tersebut, menurutnya, MA dalam pengenaan sanksinya hanya menindaklanjuti soal tiga hakim yang dijatuhi sanksi berat. "Usulan sudah dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Dalam satu semester sudah tiga kali sidang MKH. Hakim tersebut diberhentikan melalui sidang MKH," ungkap Sukma.
Lebih lanjut Sukma mengatakan, dibandingkan semester 1 tahun 2018, jumlah sanksi yang diputus KY tahun ini lebih banyak. Sebelumnya hanya 30 sanksi. Selain menjatuhkan sanksi berat terhadap 3 hakim, ada 25 putusan KY atas penanganan sanksi terhadap hakim lainnya yang belum direspon oleh MA.
Lalu untuk delapan usulan sanksi, menurut Sukma, MA memutuskan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial. Kemudian, untuk 22 putusan yang tersisa, KY masih melakukan proses minutasi putusan.
"Banyaknya hakim yang dijatuhi sanksi ini menggambarkan bahwa KY secara tegas menegakkan pelaksanaan kode etik hakim untuk menjaga kemuliaan profesi hakim," tandas Sukma. (OL-09)
Jeni memang tercatat sebagai pemegang gelar Puteri Indonesia Riau 2024. Namun, posisi tersebut dinilai membawa tanggung jawab besar.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
Awalnya, hakim bertanya soal Edi yang disebut juga terkena cairan saat menyiram Andrie Yunus. Kemudian, saat hakim menanyakan mana Terdakwa I, Edi tampak melamun.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Prof Harris menegaskan pentingnya melampaui dogma hukum klasik dan mendorong algoritma dapat digugat secara hukum demi keadilan korban
VIDEOGRAFER Amsal Christy Sitepu mempertanyakan kasus dugaan korupsi video profil desa di Kabupaten Karo yang menjeratnya
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved