Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Kuasa hukum Kivlan Zen akan mengajukan permohonan ke ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk mengganti hakim tunggal yang memimpin sidang praperadilan kliennya tersebut.
Kuasa hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun, mengatakan akan mengajukan pergantian hakim agar di sidang selanjutnya Achmad Guntur selaku hakim tunggal tidak lagi memimpin sidang praperadilan Kivlan Zen.
"Minta ganti hakim sama ganti hari sidang, pergantian hakim tunggal sidang perkara no 75," kata Tonin saat dihubungi, Selasa (9/7).
Pengajuan surat akan diberikan kepada ketua pengadilan kemarin namun ketua pengadilan tidak berada di tempat. Surat permohonan akan diberikan hari ini.
Permohonan pergantian hakim sendiri bukan tanpa alasan, tim kuasa hukum Kivlan atas dasar kecewa karena hakim mengundurkan sidang praperadilan hingga 22 Juli mendatang.
Menurut Tonin, pengunduran sidang praperadilan tersebut terlalu lama dan berdekatan dengan habisnya masa tahanan Kivlan Zen dan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Ia berharap Ketua PN Jakarta Selatan dapat mengabulkan permohonan pergantian hakim yg ia ajukan.
"Iya bisa saja hakim tetap Pak Guntur tapi harinya berubah atau ganti semuanya itu tergantung pada ketua. Kalau ketua nggak mau berarti persekongkolan sudah ada," pungkas Tonin.
Sebelumnya, Achmad Guntur selaku hakim tunggal praperadilan dengan pemohon Kivlan Zen mengundur waktu pelaksanaan sidang menjadi 22 Juli 2019. Pengunduran sidang dilakukan karena pihak termohon yakni Polda Metro Jaya tidak hadir dalam persidangan, Senin (8/7/2019) kemarin. (OL-09)
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Betapa kekuasaan saat itu telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik.
Polres Sukabumi digugat ke praperadilan
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Pemerintah juga memberikan insentif berupa penghargaan publikasi untuk kinerja yang baik dalam pengelolaan sampah plastik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved