Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Kuasa hukum Kivlan Zen akan mengajukan permohonan ke ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk mengganti hakim tunggal yang memimpin sidang praperadilan kliennya tersebut.
Kuasa hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun, mengatakan akan mengajukan pergantian hakim agar di sidang selanjutnya Achmad Guntur selaku hakim tunggal tidak lagi memimpin sidang praperadilan Kivlan Zen.
"Minta ganti hakim sama ganti hari sidang, pergantian hakim tunggal sidang perkara no 75," kata Tonin saat dihubungi, Selasa (9/7).
Pengajuan surat akan diberikan kepada ketua pengadilan kemarin namun ketua pengadilan tidak berada di tempat. Surat permohonan akan diberikan hari ini.
Permohonan pergantian hakim sendiri bukan tanpa alasan, tim kuasa hukum Kivlan atas dasar kecewa karena hakim mengundurkan sidang praperadilan hingga 22 Juli mendatang.
Menurut Tonin, pengunduran sidang praperadilan tersebut terlalu lama dan berdekatan dengan habisnya masa tahanan Kivlan Zen dan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Ia berharap Ketua PN Jakarta Selatan dapat mengabulkan permohonan pergantian hakim yg ia ajukan.
"Iya bisa saja hakim tetap Pak Guntur tapi harinya berubah atau ganti semuanya itu tergantung pada ketua. Kalau ketua nggak mau berarti persekongkolan sudah ada," pungkas Tonin.
Sebelumnya, Achmad Guntur selaku hakim tunggal praperadilan dengan pemohon Kivlan Zen mengundur waktu pelaksanaan sidang menjadi 22 Juli 2019. Pengunduran sidang dilakukan karena pihak termohon yakni Polda Metro Jaya tidak hadir dalam persidangan, Senin (8/7/2019) kemarin. (OL-09)
Jeni memang tercatat sebagai pemegang gelar Puteri Indonesia Riau 2024. Namun, posisi tersebut dinilai membawa tanggung jawab besar.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
Awalnya, hakim bertanya soal Edi yang disebut juga terkena cairan saat menyiram Andrie Yunus. Kemudian, saat hakim menanyakan mana Terdakwa I, Edi tampak melamun.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Prof Harris menegaskan pentingnya melampaui dogma hukum klasik dan mendorong algoritma dapat digugat secara hukum demi keadilan korban
VIDEOGRAFER Amsal Christy Sitepu mempertanyakan kasus dugaan korupsi video profil desa di Kabupaten Karo yang menjeratnya
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved