Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Ombudsman Republik Indonesia Bidang Hukum, Ninik Rahayu, menduga adanya potensi maladministrasi dalam penanganan perkara kasus Baiq Nuril serta kasus lain yang memiliki dimensi sama.
Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan kajian hukum mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan penuntutan hingga putusan terkait kasus Baiq Nuril dan serupa.
"Dalam proses lidik, apakah selain KUHP, KUHAP dan UU khusus kepolisian sudah menggunakan Perkap Nomor 10 tahun 2007, yang melakukan penanganan kasus perempuan dan anak," kata Ninik dalam diskusi Ngopi Bareng Ombudsman di kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (17/7).
Sedangkan dalam tahap penuntutan, Ombudsman akan melihat apakah jaksa juga mempertimbangkan Surat Edaran nomor 007/A/JA/11/2011 tentang penanganan perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.
Baca juga: Pekan Depan, Komisi III Bahas Amnesti Baiq Nuril
Kemudian proses di Mahkamah Agung, Ombudsman juga akan melihat dan mencari tahu apakah MA telah menggunakan atau justru mengabaikan produk hukumnya sendiri yakni Perma No 3/2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan dalam mengadili kasus Baiq Nuril.
"Pertimbangan ditetapkannya ketiga kebijakan tersebut karena mempertimbangkan semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban," jelas Ninik.
Ninik menambahkan, setidaknya ada tiga hal menarik untuk dicermati dalam kasus Baiq Nuril. Pertama, prosedur penanganan kasus perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dengan segala statusnya, tersangka, korban ataupun saksi.
Kemudian soal kompetensi judex facti dan judex jurist di dalam proses penanganan perkara dan hal terakhir ialah soal kemungkinan terjadi maladministrasi.
"Harusnya di tingkat banding dan Mahkamah Agung itu hanya melakukan judex jurist. Nah ini juga ada potensi Maladministrasi disitu Menurut kami," tukas Ninik.
Menurutnya, kasus Baiq Nuril harus menjadi wake up call bagi semua pihak terkait proses pemidanaan perempuan dan anak. Oleh karena itu, Ombudsman akan melanjutkan kajian cepat terhadap kasus Baiq Nuril tersebut.(OL-5)
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Betapa kekuasaan saat itu telah menjadikan hukum sebagai alat untuk menindas lawan politik.
Polres Sukabumi digugat ke praperadilan
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Pemerintah juga memberikan insentif berupa penghargaan publikasi untuk kinerja yang baik dalam pengelolaan sampah plastik.
Kasus yang melibatkan UU ITE seharusnya bisa diselesaikan melalui restorative justice. Namun, pihak yang menggunakan UU ITE enggan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.
Nuril didampingi tim kuasa hukum tiba di Istana pukul 15.12 WIB. Dirinya kemudian disambut Presiden Jokowi di ruang kerjanya
Nuril pun mengungkapkan keinginannya untuk kembali bekerja. Bahkan, menurutnya belum lama ini ada tawaran untuk bekerja dari pemerintah daerah.
Nuril menerima salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti saat bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.
Yasonna menyerahkan Keputusan Presiden RI No. 24 tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Juli 2019.
Amnesti bagi Nuril merupakan terobosan. Amnesti pertama pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang diberikan kepada seorang perempuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved