Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR menggelar audiensi dengan Paguyuban Korban Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Paku ITE). Mereka meminta agar beleid tersebut segera direvisi.
"Saya mohon sekali lagi mudah-mudahan revisi undang-undang ini benar-benar bisa terlaksana," kata salah satu korban UU ITE Baiq Nuril di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7).
Sementara itu, Koordinator KontraS Fathia Maulidayati menyampaikan UU ITE lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Sebab, aturan tersebut sering kali disalahgunakan.
Baca juga: Roy Suryo Serahkan Indentitas Pengunggah Pertama Meme Stupa Jokowi
"Makin banyak korban, semakin banyak yang tidak berani menyatakan pendapat dan juga bikin ribet kepolisian," kata Fathia.
Menurut dia, kasus yang melibatkan UU ITE seharusnya bisa diselesaikan melalui restorative justice. Namun, banyak pihak yang menggunakan UU ITE enggan menggunakan upaya penyelesaian perkara secara kekeluargaan.
"Kasus-kasus yang sebetulnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan itu malah pada akhirnya diselesaikan secara hukum. Bahkan banyak teman-teman yang tidak mengerti bagaimana mekanisme hukumnya," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Paku ITE Muhammad Arsyad mengapresiasi audiensi yang dilakukan Baleg. Diharapkan, kegiatan ini bisa menjadi momentum agar UU ITE bisa segera direvisi.
"Hari ini alhamdulillah kami diterima secara resmi di Badan Legislasi tekait dengan maraknya isu-isu terkait dengan revisi Undang-Undang ITE," kata Arsyad. (OL-1)
Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan bantuan sosial (bansos) bisa diberikan pada keluarga penjudi online, tetapi bukan pada pelakunya
Sukamta menyatakan bahwa pemerintah baru-baru ini mulai mengambil tindakan terhadap praktik ilegal ini.
MANTAN Rektor Universita Tadulako (Untad) Palu, Sulawesi Tengah, Basir Cyio divonis enam bulan kurungan penjara seusai menjalani sidang pelanggaran UU ITE
WACANA penyadapan oleh Polri yang termuat dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dinilai mengkhawatirkan mengusik hak privasi masyarakat.
Polisi mengungkap identitas pria berinisial AP, 29 tahun, yang mengancam dan memeras uang sebesar Rp300 juta dari artis Ria Ricis. Ternyata, AP adalah mantan sekuritinya.
Kemen PPPA akan terus mendampingi dan mengawal proses hukum kasus AP, perempuan yang berhadapan dengan hukum sekaligus tersangka kasus pelanggaran UU ITE yang menjadi korban KDRT.
Nuril didampingi tim kuasa hukum tiba di Istana pukul 15.12 WIB. Dirinya kemudian disambut Presiden Jokowi di ruang kerjanya
Nuril pun mengungkapkan keinginannya untuk kembali bekerja. Bahkan, menurutnya belum lama ini ada tawaran untuk bekerja dari pemerintah daerah.
Nuril menerima salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti saat bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.
Yasonna menyerahkan Keputusan Presiden RI No. 24 tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Juli 2019.
Amnesti bagi Nuril merupakan terobosan. Amnesti pertama pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang diberikan kepada seorang perempuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved