Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Sesuai lingkup kewenangan, ERP yang dapat diimplementasikan BPTJ ada pada area perbatasan antarwilayah yang merupakan jalan nasional.
Pengenaan biaya dari kebijakan ERP ini akan menjadi pendapatan negara bukan pajak yang sepenuhnya akan digunakan untuk peningkatan penyelenggaraan transportasi umum di wilayah tersebut.
KEPALA Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menuturkan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP)
Berdasarkan targetnya, BPTJ ingin ERP sudah bisa dioperasikan pada 2020.
Pemkot Kota Bekasi menganggap sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Kalimalang, Kota Bekasi terlalu mendadak.
Ia mengatakan pihaknya Perda ERP tersebut diselesaikan pada 2020. Konsep jalan berbayar akan disebut dengan istilah 'congestion tax' atau pajak kemacetan.
Kebijakan ERP diklaim mampu mengurangi tingkat kemacetan sebanyak 30%.
Setelah ditargetkan tahun ini bisa dibangun, Pemprov DKI memundurkan ERP hingga ke 2021.
Setelah ditargetkan tahun ini bisa dibangun, Pemprov DKI memundurkan ERP hingga ke 2021.
Pemprov DKI Jakarta tidak akan lagi mengunakan sistem ERP konvensional. Pasalnya, teknologi baru saat ini telah banyak, dengan pemanfaatan satelit, dan GPS.
Namun, secara konsep pelaksanaan, Anies belum ingin mengungkapkan konsep jalan berbayar yang akan diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved