Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEBIJAKAN pembatasan lalu lintas kendaraan pribadi melalui Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik akan dite-rapkan tahun depan.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, kemarin, menyebut sudah menentukan jalan-jalan yang akan diterapkan ERP yakni di Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, hingga Jalan MH Thamrin.
Syafrin menyebut saat ini tahapan untuk pelaksanaan ERP sudah sampai persiapan pendaftaran dokumen lelang di Badan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta.
"Targetnya Juni, sudah ada pemenangnya. Setelah Juni, mereka bekerja. Setelah bekerja, akhir tahun kami implementasikan," ungkapnya.
Program ERP sudah direncanakan sejak 2015 lalu, namun belum bisa terlaksana hingga saat ini. Sebelumnya kendala ada pada penerapan retribusi progresif yang belum ada payung hukumnya.
Di sisi lain, dari sisi lelang juga mengalami kendala dengan mundurnya salah satu peserta lelang. Dishub DKI pun hingga meminta opini hukum ke Kejaksaan Agung demi melancarkan proyek ini.
Opini hukum dari Kejagung pun menyebut Dishub DKI harus mengulang proses lelang serta mengkaji kembali pelaksanaan proyek ini.
Konsep ERP disebut congestion tax atau pajak kemacetan dengan menerapkan tarif yang dinamis, mengikuti kondisi lalu lintas bagi kendaraan pribadi ketika melintas di jalan-jalan tertentu.
Hal itu merupakan salah satu jurus Pemprov DKI untuk membenahi transportasi di Ibu Kota.
Selain ERP, Pemprov DKI juga akan merapkan manajemen perparkiran. (Put/Ssr/J-1)
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya membuka pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima wilayah Jakarta, pada Selasa (30/7).
Angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang melibatkan pengendara tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) di Tangerang tergolong tinggi.
Ditlantas Polda Metro Jaya menyatakan telah menegur ribuan pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas dalam Operasi Patuh Jaya 2024 yang baru berlangsung sejak kemarin, Senin (15/7).
Polda Bali meluncurkan Operasi Patuh Agung 2024 untuk mengatasi meningkatnya kecelakaan lalu lintas di Bali dalam dua tahun terakhir.
Selama operasi tersebut berlangsung diharapkan para pengguna jalan mematuhi ketentuan berlalu lintas.
Aturan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
SATUNADI dapat menjadi mitra strategis rumah sakit untuk meningkatkan efektivitas layanan, efisiensi biaya dan menghadirkan transparansi pada sektor kesehatan.
MRT Jakarta membantah menerima suap dari perusahaan piranti lunak asal Jerman System Analyse Programmentwicklung (SAP).
Presiden Jokowi menyebut bahwa keputusan untuk membangun MRT bukan menjadi keputusan ekonomi, melainkan keputusan politik.
Salah satu manfaat penerapan ERP untuk masyarakat, ialah mengurangi kebisingan yang dihasilkan bunyi kendaraan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved