Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT transportasi Djoko Setijowarno berpendapat ganjil genap hanyalah kebijakan transisi untuk mengatasi kemacetan di Ibukota. Untuk itu, rencana Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk memperluas ganjil genap menjadi berlaku di 25 ruas jalan dari sebelumnya di 13 ruas jalan menurut dia hanya bisa berlangsung sementara.
Efeknya pun tidak akan berubah banyak terhadap kemacetan di Jakarta. "Ya silahkan saja. Tapi perlu diingat, ganjil genap ini hanya kebijakan transisi. Menurut saya, nggak akan berpengaruh banyak ke pengurangan kemacetan. Hanya memindahkan saja," ujar Djoko saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (25/5).
Menurut dia, ganjil genap tidak efektif karena sudah banyak warga yang memiliki mobil lebih dari satu unit sehingga bisa bergantian menggunakannya selama periode ganjil genap.
Di sisi lain, ganjil genap juga hanya memindahkan kemacetan ke jalur lainnya. Kemudian, ia juga menyoroti ganjil genap sebagai kebijakan yang boros.
"Kan petugasnya perlu honor. Berapa banyak nanti petugas yang harus ditambah kalau ruas jalannya bertambah padahal tidak efektif," terangnya.
Ia pun mendorong Pemprov DKI mempercepat kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). ERP di banyak negara sudah terbukti jauh lebih efektif menekan kemacetan.
"Pengukurannya juga jauh lebih jelas. Mobil lewat langsung terhitung serta terkena tarif retribusi. Di samping menekan kemacetan juga menambah pendapatan. Ini harus segera saya kira. Sudah mau ganti berapa gubernur sampai sekarang belum juga dieksekusi," tandasnya.
Sebelumnya, Dinad Perhubungan DKI Jakarta mempertimbangkan untuk memperluas area yang diterapkan pembatasan lalu lintas kendaraan pribadi dengan ganjil genap. Hal ini disebabkan kepadatan volume lalu lintas kendaraan bermotor di Jakarta yang makin meningkat.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, ada kenaikan volume kepadatan lalu lintas kendaraan hingga 6% pada pekan lalu jika dibandingkan pada saat awal Maret di mana PPKM di Jakarta masih berstatus PPKM Level 2. Ganjil genap yang saat ini hanya berlaku di 13 ruas jalan akan diperluas menjadi ke 25 ruas jalan. (OL-12)
Pelaksanaan kebijakan ganjil-genap di Jakarta ditiadakan pada 17 dan 18 Juni 2024 karena libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah/2024 Masehi.
POLRI mencatat sebanyak 4.027 pemudik melanggar kebijakan ganjil genap (gage) selama arus mudik Lebaran 2024 di Tol Jakarta-Cikampek-KM 414 Tol Kalikangkung. Surat tilang dikirim ke alamat
SELAMA libur lebaran Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tidak menerapkan aturan ganjil genap di 25 ruas jalan Ibu Kota.
Pembatasan itu bisa dilakukan dengan larangan melintas atau dengan rekayasa lalu lintas.
Korlantas Polri mengumumkan bakal menerapkan sistem ganjil genap (gage) saat arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2024.
Dishub DKI Jakarta mengungkapkan kebijakan lalu lintas terkait penerapan nomor kendaraan ganjil-genap (gage) untuk Rabu, 14 Februari 2024, ditiadakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved