Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Dari hasil survei ChartaPolitika, sebanyak 55,5% responden yang mengetahui dan paham akan RUU Cipta Kerja setuju agar RUU ini disahkan.
“Saya kira ini standar ganda. Pimpinan DPR tidak konsisten, memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja saat reses oleh Panja di Baleg DPR tapi menolak RDP Pengawasan Komisi III terkait Joko Tjandra."
Menurut Desmond, kejadian ini multak telah mencabik-cabik kewibawaan hukum dan keadilan di Indonesia.
Sebenarnya terlihat jika Azis menolak memberikan izin karena isu yang mau dibicarakan tentang Kasus Djoko Tjandra, bukan karena alasan Tatib
MoU ini diharapkan akan semakin memperkuat kapasitas dan kapabilitas Indonesia dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana.
“Soal dugaan supaya tidak ada rapat atau pendalaman soal Joko Tjandra itu adalah dugaan yang tidak benar. Pimpinan DPR akan mencari jalan keluar untuk masalah ini."
Azis Syamsuddin mengatakan dirinya hanya menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Bamus yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses.
Program new normal atau adaptasi dengan kebiasaan baru yang diterapkan pemerintah sebagai kebijakan yang tidak efektif.
Tanpa penyuluh pertanian, nilai produksi bisa menurun. Tetapi ketika ada intervensi petugas penyuluh, hasil kerja para petani setiap tahunnya terus meningkat.
Sebagai terobosan baru di bidang hukum, RUU Cipta Kerja bisa menjadi instrumen hukum untuk mendongkrak ekonomi Indonesia di tengah penurunan ekonomi global.
Mengacu pada tata tertib DPR dan keputusan Badan Musyawarah, selama masa reses DPR tidak bisa melakukan RDP.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengungkapkan fenomena rumah sakit 'nakal' yang sengaja membuat pasien dinyatakan positif covid-19 demi mendapatkan anggaran korona.
DPR RI telah memutuskan 37 rancangan undang-undang (RUU) yang disetujui dalam Prolegnas Prioritas 2020. Salah satunya ialah RUU Ketahanan Keluarga.
Siti Musdah Mulia, menyebut usulan RUU Ketahanan Keluarga itu tak ubahnya RUU jahiliah.
Tunjangan sertifikasi hendaknya diberikan kepada guru yang berhak. Tidak elok jika kebijakan yang sudah ada dianulir apalagi kondisi para guru sangat terdampak akibat covid-19
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan RUU BPIP hanya mengatur tugas, wewenang dan fungsi pembinaan ideologi pancasila, tanpa ada pasal-pasal yang sensitif
Rencana IPO ( initial public offering) Subholding Pertamina disebutkan merupakan bagian dari transformasi dan tak ada yang inkonstitusional.
DPR dan pemerintah berharap setelah ini tak akan ada lagi kegaduhan terkait isu-isu seputar RUU HIP.
DPR mengklaim sudah memberikan penjelasan agenda Rapat Paripurna kepada pimpinan aksi. Namun, demonstran enggan beranjak sampai rapat dinyatakan selesai.
"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP. Kami minta cabut rancangan aturan tersebut."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved