Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPR, Sufmi Dasco, mengatakan pimpinan DPR akan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan protes Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) terkait rapat soal Joko Tjandra di Komisi III DPR.
“Komisi III ini tujuannya baik, tapi kemudian ada tata tertib yang sudah diketok di Badan Musyawarah (Bamus) dan disepakati oleh teman-teman pimpinan fraksi yang juga perwakilan dari komisi-komisi di DPR,” ujar Dasco, di gedung DPR, Jakarta, Selasa, (21/7).
Dasco mengatakan, agar tidak ada prasangka buruk dari masyarakat, khusunya setelah ada laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), pimpinan DPR akan coba merumuskan langkah yang bisa mengakomodasi keinginan Komisi III untuk melakukan rapat terkait Joko Tjandra di masa reses. Namun, tanpa ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan.
“Soal dugaan supaya tidak ada rapat atau pendalaman soal Joko Tjandra itu adalah dugaan yang tidak benar. Pimpinan DPR akan mencari jalan keluar untuk masalah ini sehingga tidak ada prasangka-prasangka buruk. Seperti apa nanti akan kita pikirkan dulu, mungkin dalam sat dua hari akan bisa diketahui,” ujar Dasco.
Baca juga: Pimpinan DPR Larang RDP Bahas Joko Tjandra, Komisi III: Mendesak
Sebelumnya, MAKI melaporkan Azis Syamsuddin ke MKD DPR terkait pelarangan rapat Komisi III dengan Polri, Kejaksaan, dan Imigrasi terkait kasus Joko Tjandra di masa reses. MAKI menduga bahwa Azis memiliki kepentingan dengan kasus tersebut sehingga melakukan pelarangan.
Namun, Azis menegaskan bahwa pelarangan dilakukan karena sesuai tata tertib DPR dan putusan Bamus,ditetapkan bahwa tidak boleh ada rapat di tengah masa reses. (A-2)
Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi covid-19.
Rumah sakit pemerintah bisa lebih dulu menerapkan KRIS.
Kunjungan kerja untuk mengecek persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ibas dan Gobel kompak memukul kenong sebagai tanda dibukanya kegiatan Bazar UMKM & Pasar Murah
Pertamina tercatat sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk Fortune Global 500 dan peringkatnya pun melonjak pesat dari 223 pada 2022 menjadi 141 pada 2023.
Edukasi harus dilakukan untuk menghindari panic buying terutama pada saat peak season. Seperti juga kali ini, kelangkaan gas melon pun terjadi setelah Iduladha beberapa waktu lalu.
Berdasarkan sidang KKEP, Irjen Napoleon Bonaparte dikenakan saksi administrasi berupa mutasi bersifat demoasi selama tiga tahun, empat bulan.
MA menolak kasasi yang diajukan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte.
Vonis kasasi itu diputuskan pada 3 November 2021 oleh majelis hakim Suhadi selaku ketua dengan hakim anggota Eddy Army dan Ansori.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.
Saat menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri, Napoleon terbukti menerima suap sebesar US$370 ribu dan Sing$200 ribu atau sekitar Rp7,2 miliar dari Joko Tjandra
KOMISI Yudisial (KY) akan melakukan anotasi terhadap putusan majelis hakim tingkat banding yang memangkas hukuman Joko Soegiarto Tjandra.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved