Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pemda dan DPRD juga diminta memperbaiki kualitas belanja di masa pandemi covid-19. Sebab, banyak warga yang mengalami kesulitan ekonomi di masa krisis.
Modus semacam ini sebelumnya sudah terjadi lebih dikenal "mark up" biaya belanja pengadaan barang. Hal ini masuk kategori tindak pidana korupsi.
Dinkes DKI Jakarta menilai pemborosan anggaran berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, hanya masalah administrasi. Serta, menekankan tidak ada kerugian negara.
Wagub DKI Ahmad Riza Patria menyebut terhadap setiap penilaian dan catatan dari BPK, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi.
Menurut anggota DPRD DKI, jika konteksnya darurat karena saat itu alat tes covid-19 sulit didapat, maka temuan tersebut tidak perlu masuk ranah hukum.
Imbal hasil, atau bunga yang diterima pemerintah daerah dari perbankan, kata Amir, masuk ke dalam PAD
Pemerintah Daerah Istimewa Yohyakarta (DIY) siapkan Dana Keistimewaan atau Danais Rp 22.6 miliar yang akan dialokasikan untuk 392 kelurahan di DIY.
Penyerapan belanja pandemi covid di daerah masih rendah karena perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlambat setelah dilakukan refocusing anggaran.
Wakil Ketua DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi mengatakan penurunan yang terjadi dalam postur APBD DKI tahun 2020 akibat refocusing untuk penanganan pandemi covid-19
Dari total belanja langsung sebesar Rp3,8 trilun, baru terserap 30 persen atau sekitar Rp1,140 triliun. Artinya, masih Rp2.660 triliun lagi dana APBD Kota Depok belum terserap.
Mendagri menilai ada sejumlah daerah yang realisasi anggaran penanganan covid-19 sudah cukup baik. Namun di lain sisi, ada daerah yang serapannya rendah.
WaliI Kota Gibran Rakabuming Raka berharap DPRD Kota Surakarta sepenuhnya menyetujui sepenuhnya pengajuan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 110 miliar.
Salah satunya yakni rendahnya serapan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Sebab, hingga enam bulan pertama di 2021 realisasinya baru 21,2%
"Jalur sepeda termasuk dalam perencanaan. Hanya saja kondisi anggaran yang ada pelaksanaannya kemungkinan bertahap," ujar Hari
Puan mengatakan koordinasi dan sinergi pemerintah pusat serta daerah harus ditingkatkan untuk menanggulangi pandemi Covid-19.
Menurut Anies, kondisi tahun ini berbeda dari tahun lalu, yang memaksa tunjangan kinerja daerah ASN harus dipotong 50% untuk program bansos.
Anies juga belum menyebut lebih rinci belanja apa yang akan dicoret dan anggarannya dialihkan untuk penanggulangan covid-19 di pos BTT.
Karenanya, pemerintah pusat meminta pemda untuk mengalokasikan 20% Dana Transfer Umum (DAU) yang diterima untuk memberikan dukungan perlindungan sosial bagi masyarakat
Ada tujuh komponen yang tercatat dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
Tanpa penegakan hukum, temuan itu tidak akan memperbaiki kesejahteraan dan pembangunan di Bumi Cendrawasih.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved