Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo untuk kesekian kalinya menekankan kepada seluruh menteri, kepala daerah dan pimpinan BUMN untuk tidak menggunakan anggaran untuk membeli produk-produk impor.
APBN, APBD dan anggaran perusahaan pelat merah harus dimanfaatkan untuk pengadaan barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri.
"Ini uang rakyat. APBN, APBD, dan anggaran BUMN ini uang rakyat jadi jangan kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kalau kita melakukan itu,"tegas Jokowi di Jakarta, Selasa (24/5).
Baca juga: Presiden: Menahan Harga BBM itu Berat
Jokowi beralasan, langkah tersebut harus dilakukan agar uang dalam jumlah besar itu tetap berputar di dalam negeri dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Selain itu, dengan kebijakan itu, negara akan memiliki pemasukan yang lebih besar guna menutup berbagai kebutuhan termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"APBN, APBD, anggaran di BUMN itu harus kita pegang erat agar pemanfaatnnya fokus ke titik yang kita tuju karena uangnya besar sekali. APBN kita Rp2.714 triliun, APBD Rp1.197 triliun, ditambah BUMN. Ini besar sekali," ucap mantan wali kota Solo itu.(OL-4)
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Impor ilegal adalah hal yang harus dihadapi secara bersama-sama agar tidak terus menggerus pasar dalam negeri Indonesia.
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved