Kritisi Anggaran Pemda, Mendagri: Rapat Penguatan Terus, Kapan Kuatnya

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku kewalahan mengawasi penggunaan anggaran belanja yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Jika tidak diawasi, pemanfaatan penggunan anggaran Pemda cenderung tidak tepat sasaran lantaran lebih banyak digunakan untuk kepentingan aparatur negara.

"Banyak sekali kalau kita lihat 'chart' nya itu belanja modal kecil sekali. Yang banyak itu belanja barang dan jasa. Ketika dipelajari ujung-ujungnya untuk aparat juga ternyata. Rapat penguatan itu-itu terus kapan kuatnya," ungkap Tito saat megikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR yang berlangsung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).

Tito pun menjelaskan kementeriannya terus mendorong agar para kepala daerah bisa menyusun anggaran yang lebih tepat guna kepada masyarakat. Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II Tito menyebut sosialisasi penyerapan anggaran yang efektif selalu menjadi agenda utama saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah.

"Melotinya itu tidak gampang. Kita pelotiti provinsi yang sesuai dengan kewenang ke Mendagri. Anggaraan kita cek mulai dari perencanaan pada waktu musyawarah, penentuan APBD untuk di endorse, sampai ke mekanisme evaluasi dan pemeriksaan oleh ke irjenan," ungkap Tito.

Baca juga: Tantangan Pemilu 2024, Manajemen Logistik dan Sengketa Kasus

Porsi belanja modal yang minim dikatakan oleh Tito menghambat pelaksanaan program-program efektif pemerintah pusat yang tepat sasaran kepada masyarakat. Sementara Tito memaklumi mengenai angka belanja pegawai yang tidak bisa diganggu gugat.

"Kalau kita lihat porsi belanjanya akan keliatan program kita terdelivered dengan baik ke masyarakat apa tidak. Kalau belanja modal lebih kecil dari belanja barang dan jasa saya pastikan daerah tersebut sulit maju," lanjut Tito.

Kemendagri sendiri menyiapkan anggaran pagu indikatif tahun 2023 sebesar Rp 2,9 triliun. Angka tersebut turun sebesar 4,12% atau Rp 124 miliar jika dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran 2022 sebesar Rp 3 triliun.

"Penurunan disebabkan karena adanya prioritas pemerintah untuk mendukung persiapan dan pembangunan IKN," ungkap Tito.

Dalam raker yang beragendakan pembicaraan pendahuluan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 tersebut Tito menejelaskan pagu indikatif Kemendagri 2023 dibagi ke dalam 4 program kerja. Program pembinaan politik dan pemerintahan umum sebesar Rp 197 miliar (6,7%), program pemmbinaan kapasitas pemerintah daerah dan desa Rp 357 miliar (12,27%), program tata kelola kependuduan Rp 496 miliar (17,07%), dan program dukungan manajemen 1,8 triliun (63.89%).

"Sementara pagu kegiatan alokasi khusus (earmkar) kemendgari tahun 2023 disiapkan sebesar Rp 1 triliun," ungkap Tito. (OL-4)